Bandarlampung (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH Mohammad Mukri mengharapkan pemerintah tidak memberi ruang terhadap paham radikal dan intoleransi.
"Karena itu, pada lima tahun ke depan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin harus bisa mengatasi berkembangnya isu SARA yang dapat menjadi ancaman besar bagi Indonesia," kata KH Mohammad Mukri saat dimintai keterangan di Bandarlampung, Minggu.
Baca juga: PWNU Lampung dukung pemblokiran sementara media sosial
Ia mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai suku, agama, etnis dan budaya sehingga dibutuhkan masyarakat yang memiliki toleransi tinggi dan saling pengertian.
Menurut dia, selama ini mereka yang berpaham intoleransi dan radikal masih diberi ruang oleh negara untuk berekspresi sehingga membuatnya semakin besar dalam menyebarkan ajarannya.
"Jadi pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan masalah ini dan membatasi ruang untuk ajaran kebencian ini," kata dia.
Dia menjelaskan paham intoleransi dan radikal merupakan ajaran yang bersumber dari agama, karena itu pemerintah harus menghadirkan Islam yang toleran, dan Islam jalan tengah di setiap lembaga pendidikan.
Pemerintah ke depan, kata dia, harus bisa membuat kurikulum agama Islam dengan merangkul NU dan Muhammadiyah yang sudah jelas tidak akan mengancam NKRI.
Baca juga: Menko Polhukam diserang, sejarah teror kembali berulang
"Jadi, kurikulum agama Islam memang harus dihadirkan di sekolah-sekolah oleh Kemenag dan Kemenristekdikti untuk mengatasi paham tersebut, yang menurut beberapa pihak, merupakan ancaman terbesar Indonesia ke depan," ujarnya.
Mukri juga memberikan selamat kepada Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2019.
"Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jokowi dan Ma'ruf yang akan dilantik besok, semoga prosesinya berjalan aman, damai dan lancar serta bisa mengemban amanah dan juga mengatasi masalah negara," katanya.
Berita Terkait
Lebaran usai, SPKLU tetap layani pengguna mobil listrik di Lampung
Sabtu, 20 April 2024 5:22 Wib
Disnaker Lampung segera periksa perusahaan belum bayarkan THR pekerja
Jumat, 19 April 2024 18:27 Wib
Pertamina tingkatkan pengawasan distribusi LPG subsidi
Jumat, 19 April 2024 18:26 Wib
Penyaluran KUR peternakan Lampung 2023 terealisasi Rp1,51 triliun
Jumat, 19 April 2024 17:40 Wib
Polda Lampung: Terjadi 63 kasus kecelakaan selama Ops Ketupat Krakatau
Jumat, 19 April 2024 16:09 Wib
Pengelola catat 58.438 orang lalui Bandara Radin Inten II selama Lebaran
Jumat, 19 April 2024 14:17 Wib
Polda Lampung sebut sebanyak 918.143 pemilir menyeberang ke Jawa
Jumat, 19 April 2024 14:11 Wib
Polisi tangkap ayah dan kakek cabuli anak kandung di Lampung Selatan
Jumat, 19 April 2024 13:14 Wib