Bandarlampung (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung mendukung upaya pemerintah pembatasan ataupun pemblokiran sementara media sosial agar masyarakat tidak termakan oleh berita-berita tidak benar yang seringkali bermunculan di media sosial.
"Negara pada situasi seperti ini memang sudah tepat mengambil langkah memblokir sementara berita-berita semacam itu," kata ketua umum PWNU Lampung M. Mukri, di Bandarlampung, Jumat Malam.
Menurut dia tindakan yang sudah diambil oleh Menkopolhukam sudah termasuk bijaksana dan adil sebab tujuan dari pemblokiran tersebut yakni menjaga iklim yang kondusif agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat.
Apabila dilakukan pembiaran atas media jejaring tersebut aktif, kata dia nantinya akan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat dengan gambar dan berita hoax yang akan tersebar di media sosial.
"Jika tidak diblokir masyarakat akan mudah terprovokasi hanya dengan melihat gambar yang kebenarannya belum pasti," katanya.
Mukri pun menyatakan bahwa dalam aksi di ibu kota tersebut ada pihak-pihak yang ingin membuat Bangsa Indonesia ini menjadi gaduh dengan memprovokasi rakyat untuk saling bercerai berai.
Masyarakat umumnya tidak menginginkan hal itu, kata dia sehingga peristiwa itu biarlah aparat hukum yang menanganinya.
"Tugas kita adalah bagaimana merajut kembali persaudaraan dan keutuhan bangsa," kata dia.
Sementara itu Ketua PWNU Lampung itu menegaskan bahwa warga NU tidak sama sekali menginginkan hal demikian terjadi dan tidak langsung ikut terlibat dalam aksi 22 Mei kemarin.
"Nah kita ini bukan bagian dari itu maka biarkan saja aparat kepolisian yang menangani itu, siapa dibalik ini semua dan kita sama-sama menantinya," katanya.
