Malang Raya jadi kawasan wisata pendukung Bromo

id Gunung Bromo,Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak,Gunung Bromo Jatim

Malang Raya jadi kawasan wisata pendukung Bromo

Pengunjung mengamati Gunung Bromo di samping papan rambu tiga bahasa di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (27/8/2019). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/aww. (ANTARA FOTO/ZABUR_KARURU)

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan kawasan wisata pendukung Gunung Bromo, dengan menggandeng pemerintah daerah kawasan Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak di Surabaya Kamis, mengaku telah bertemu dengan kepala daerah kawasan Malang Raya membahas dukungan kawasan wisata Gunung Bromo.

"Kemarin kami bertemu dengan kepala daerah di kawasan Malang Raya, dan mereka kami minta siapkan wisata tambahan di Malang Raya untuk mendukung wisata Gunung Bromo," kata Emil, pada acara Seminar Nasional "East Java Investment" (EJI) yang bekerja sama dengan Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur.



Pemprov Jatim dan pemerintah di Malang Raya, kata dia, sebagai bagian dari birokrasi akan memastikan bahwa dukungan penyiapan kawasan wisata Bromo bukan sebagai penghambat melainkan pendorong.

"Kami memastikan birokrasi bukan sebagai penghambat, tapi pendorong wisata kawasan Bromo," katanya.

Emil menjelaskan, beberapa konsep yang akan dilakukan untuk mendukung Wisata Bromo, seperti pembangunan melalui jalur rel kereta ganda menuju Malang melalui kawasan Tulangan, Sidoarjo.



"Selama ini kereta api ke Malang masih melalui satu jalur di kawasan Porong, Sidoarjo dan rawan banjir ketika melalui kawasan Lapindo, oleh karena itu kami siapkan jalur ganda melalui kawasan Tulangan," kata Emil.

Selain itu, juga disiapkan jalan Lingkar Bromo ke Ijen dengan beberapa dukungan tol seperti Probolinggo-Lumajang dan Malang-Kepanjen.

Sebelumnya, Emil juga berencana membangun kereta gantung di Gunung Bromo untuk memudahkan akses bagi wisatawan menuju gunung tersebut, yang kini telah masuk dalam tahap kajian oleh pemerintah.