Pemprov Lampung Dukung Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pemberdayaan pedagang kali lima melalui pelatihan sumber daya manusia dan bantuan nontunai.

"Pemprov Lampung juga berupaya terjun ke lapangan melihat langsung kondisi pedagang guna menghasilkan program tepat guna dan tepat sasaran," ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Lampung, Theresia Sormin, di Bandarlampung, Sabtu.

Pemprov Lampung memiliki andil menyejahterakan masyarakat termasuk kepada pedagang kaki lima.

"Kebersamaan pelaku usaha dan Pemprov Lampung ini diperlukan guna melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan PKL," ujarnya.

Theresia mengharapkan agar lima pilar revolusi kaki lima Indonesia, yaitu lahan, keuangan, barang, jasa, teknologi informasi dan komunikasi, serta pendampingan usaha PKL segera terwujud di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

"PKL harus ditata, dibina, dan diberdayakan. Kami mendorong usaha mereka maju dan berkembang dalam menghadapi era persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN," katanya.

Ia mengharapkan organisasi pedagang seperti APKLI dapat pula melatih anggota agar dapat mengembangkan usaha sehingga dapat bersaing dengan pedagang besar.

Di sisi lain, katanya, prioritas utama pembangunan Lampung, meliputi infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian, kesehatan, energi, pertanian, dan program pembangunan yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019.

"Pemprov Lampung terus melaksanakan pembangunan dan mengejar lima misi besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat," katanya.

Kelima misi tersebut, papar Theresia, yakni meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan iptek dan inovasi, budaya masyarakat serta kehidupan beragama yang toleran.

Selain itu, meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta mendukung supremasi hukum, meningkatkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

(ANTARA)