Bandarlampung (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk terus menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru untuk mendorong kemandirian fiskal seiring dengan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
"Pasti pemerintah daerah akan menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru. Adanya pemangkasan dana transfer ke daerah ini, tentu akan kami diskusikan dengan DPRD Provinsi Lampung untuk memastikan semua berjalan dengan baik," ujar Marindo Kurniawan di Bandarlampung, Kamis.
Ia menjelaskan untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah tersebut pemerintah daerah akan bekerja sama dengan DPRD Provinsi Lampung dan berbagai pihak dalam rangka mendorong adanya kemandirian fiskal.
"Potensi dan adanya peluang sumber pendapatan asli daerah akan terus digali. Akan tetapi tidak akan membebani rakyat saat mencari pendapatan karena dilakukan secara bijak," katanya.
Marindo melanjutkan pemerintah daerah pun akan mencari formulasi yang paling tepat, agar APBD Provinsi Lampung tetap sehat, tetap prudent dan menjaga akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan.
"Pemerintah terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ada pendapatan daerah yang bisa mendukung APBD Lampung tetap sehat," tambahnya.
Diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menargetkan pendapatan daerah di provinsi tersebut dapat mencapai Rp7,6 triliun.
Target tersebut diupayakan dapat tercapai secara optimal dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun yang didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,4 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp111 miliar.
Baca juga: Sekda Lampung: Pertumbuhan ekonomi terjaga meski TKD 2026 terpangkas
Baca juga: Menkeu minta Pemda perbaiki kualitas belanja untuk optimalisasi TKD
Baca juga: Asosiasi Pemerintah Provinsi ungkap dampak potongan TKD
