Jakarta (ANTARA) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memprioritaskan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk ajang PON 2024 Aceh-Sumut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Kami utamakan PON 2024 ini dari sisi akuntabilitas lebih baik dari PON sebelumnya," ujar Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di Jakarta, Jumat.
Ia memastikan, selaku penyelenggara PON akan semaksimal mungkin mengutamakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam memanfaatkan anggaran PON.
KONI selalu diingatkan untuk mengedepankan akuntabilitas pengelolaan anggaran oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
Norman mengatakan, dalam pengelolaan anggaran PON, pihaknya bersama Panitia Besar PON juga didampingi unsur penegak hukum dari Polri, Kejaksaan Agung, LKPP, BPKP.
KONI menginginkan tidak ada persoalan anggaran setelah pelaksanaan PON seperti yang terjadi pada PON 2024 Papua yang menimbulkan utang hingga Rp340 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami berusaha untuk tidak meninggalkan masalah setelah PON itu selesai," katanya.
KONI bersama Panitia Besar PON serta Kemenpora telah melakukan penandatanganan kerja sama pemanfaatan anggaran negara untuk PON 2024 Aceh-Sumut dengan total senilai Rp516 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kebutuhan seperti bidang pertandingan untuk wilayah Aceh Rp72 miliar, bidang pertandingan untuk wilayah Sumatera Utara Rp74 miliar, serta kebutuhan panitia, pengawas, hakim, dan keabsahan sebesar Rp30 miliar.
Kemudian kebutuhan anggaran untuk acara seremonial pembukaan di Aceh sebesar Rp60 miliar, seremonial penutupan di Sumatera Utara sebesar Rp41 miliar.
Selain itu, kebutuhan anggaran untuk sarana pertandingan di Aceh Rp138 miliar dan sarana pertandingan di Sumatera Utara Rp101 miliar.
Ajang PON 2024 Aceh-Sumut yang berlangsung selama 8-20 September akan mempertandingkan 67 cabang olahraga dengan pembagian 33 cabang olahraga dipertandingkan di Aceh dan 34 di Sumut.
