Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah terserap mencapai Rp13,73 triliun hingga 31 Mei 2024.
“Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan telah terserap mencapai Rp13,73 triliun hingga 31 Mei 2024 atau 32,23 persen dari total anggaran 2024,” kata Budi Karya saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Budi mengungkapkan bahwa pagu awal Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp38,6 triliun.
Selanjutnya, pagu tersebut mengalami penambahan saldo dan blokir automatic adjustment sehingga pagu akhir Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebesar Rp42,59 triliun.
Budi mengatakan rincian realisasi anggaran hingga Mei 2024 dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar 53,47 persen atau Rp2,21 triliun, belanja barang sebesar 25,95 persen atau Rp4,92 triliun, dan belanja modal 33,84 persen atau Rp6,6 triliun.
Dalam upaya percepatan pelaksanaan anggaran 2024, kata Budi, secara umum perlu diupayakan langkah-langkah strategis antara lain meningkatkan kedisiplinan melaksanakan rencana kegiatan.
“Kemudian kualitas belanja, monitoring dan evaluasi, serta percepatan penyelesaian pekerjaan, dan akselerasi pelaksanaan program, kegiatan, maupun proyek," papar Budi.
Menurut Budi, target PNBP/BLU di Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebesar Rp10,41 triliun dengan prognosa hingga bulan Desember 2024 sebesar Rp11,21 triliun.
“Hingga 31 Mei 2024, realisasi PNBP/BLU Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp4,78 triliun atau sebesar 45,93 persen," jelasnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 5 April 2024, Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp24,76 triliun.
“Berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kegiatan di sektor transportasi darat antara lain pembangunan infrastruktur dan sarana baru, implementasi angkutan massal perkotaan di Medan dan Bandung, serta dukungan konektivitas di daerah terpencil,” katanya.
Selanjutnya untuk sektor perkeretaapian yakni pemenuhan availability payment KA Makassar-Parepare dan peningkatan keselamatan KA.
Kegiatan sektor transportasi laut yaitu lanjutan pembangunan, pengembangan, replacement, dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan serta pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran.
Terakhir, pada sektor transportasi udara terdapat kegiatan pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, pengembangan Bandar Udara Prioritas Kawasan Industri (KI), serta pengembangan bandara mendukung jembatan udara, perbatasan, rawan bencana dan terisolir.
Melalui Surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenhub telah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif TA 2025 sebesar Rp15,75 triliun.
Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU Tentang APBN TA 2025 di DPR RI.
“Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun 2024," tuturnya.
