"Asuransi usaha tani padi ini merupakan program pemerintah untuk melindungi usaha tani dari berbagai risiko seperti gagal panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama, penyakit organisme pengganggu tumbuhan yang menyebabkan kerugian usaha petani," ujar Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tubagus M. Rifki di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan jumlah luasan lahan sawah petani yang terdaftar AUTP tersebut sudah mencapai kisaran 90 persen dari target awal sawah yang terlindungi mencapai kisaran 30 ribu hektare.
"Di 2023 target lahan sawah petani yang terlindungi AUTP itu sekitar 30 ribu hektare, dan realisasinya sudah 90 persen atau sekitar 29.342 hektare lahan sawah petani sudah terlindungi asuransi usaha tani padi ini," katanya.
Dia melanjutkan besaran biaya input asuransi usaha tani padi sebesar Rp6 juta per hektare per musim, dengan nilai premi asuransi sebesar Rp180 ribu per hektare per musim.
Dari nilai premi asuransi tersebut, pemerintah pusat telah mensubsidi sebesar 80 persen atau senilai Rp144 ribu per hektare per musim dan 20 persen lainnya petani harus membayar premi secara swadaya akan tetapi khusus di Lampung pemerintah daerah mensubsidi pembayaran premi tersebut secara penuh.
"Premi 20 persen atau sebesar Rp36 ribu per hektare ini di bayarkan oleh pemerintah daerah karena Gubernur Lampung udah berkomitmen meningkatkan pertanian serta kesejahteraan petani," ucap dia.
Menurut dia, pada 2024 ini target lahan sawah yang bisa terlindungi dengan asuransi usaha tani padi serupa dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 30 ribu hektare.
"AUTP ini terbukti bermanfaat sekali, seperti terakhir kemarin ada banjir di Mesuji dan petani bisa mengklaim dan yang dibayarkan Rp12 miliar untuk mengatasi gagal panen akibat banjir tersebut," tambahnya.
Ia menjelaskan polis klaim akan diperoleh jika intensitas kerusakan mencapai 75 persen berdasarkan luas petak tanam padi. Dan pembayaran ganti rugi akan dilakukan paling lambat selama 14 hari setelah berita acara hasil pemeriksaan kerusakan dilakukan.
"Sebenarnya dengan keikutsertaan petani dalam AUTP ini bisa mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen, terlebih lagi premi asuransi mendapatkan subsidi 80 persen dari pemerintah pusat dan 20 persen dari pemerintah daerah. Harapannya petani bisa memanfaatkan hal ini dengan baik," ujarnya.
Baca juga: BPBD petakan sawah di Lampung berisiko terdampak banjir
Baca juga: Gubernur Lampung sebut kemarau berpotensi hilangkan 1.954 ton gabah
Baca juga: DPSDA Lampung imbau petani bijak atur pemanfaatan air selama kemarau
Ia mengatakan jumlah luasan lahan sawah petani yang terdaftar AUTP tersebut sudah mencapai kisaran 90 persen dari target awal sawah yang terlindungi mencapai kisaran 30 ribu hektare.
"Di 2023 target lahan sawah petani yang terlindungi AUTP itu sekitar 30 ribu hektare, dan realisasinya sudah 90 persen atau sekitar 29.342 hektare lahan sawah petani sudah terlindungi asuransi usaha tani padi ini," katanya.
Dia melanjutkan besaran biaya input asuransi usaha tani padi sebesar Rp6 juta per hektare per musim, dengan nilai premi asuransi sebesar Rp180 ribu per hektare per musim.
Dari nilai premi asuransi tersebut, pemerintah pusat telah mensubsidi sebesar 80 persen atau senilai Rp144 ribu per hektare per musim dan 20 persen lainnya petani harus membayar premi secara swadaya akan tetapi khusus di Lampung pemerintah daerah mensubsidi pembayaran premi tersebut secara penuh.
"Premi 20 persen atau sebesar Rp36 ribu per hektare ini di bayarkan oleh pemerintah daerah karena Gubernur Lampung udah berkomitmen meningkatkan pertanian serta kesejahteraan petani," ucap dia.
Menurut dia, pada 2024 ini target lahan sawah yang bisa terlindungi dengan asuransi usaha tani padi serupa dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 30 ribu hektare.
"AUTP ini terbukti bermanfaat sekali, seperti terakhir kemarin ada banjir di Mesuji dan petani bisa mengklaim dan yang dibayarkan Rp12 miliar untuk mengatasi gagal panen akibat banjir tersebut," tambahnya.
Ia menjelaskan polis klaim akan diperoleh jika intensitas kerusakan mencapai 75 persen berdasarkan luas petak tanam padi. Dan pembayaran ganti rugi akan dilakukan paling lambat selama 14 hari setelah berita acara hasil pemeriksaan kerusakan dilakukan.
"Sebenarnya dengan keikutsertaan petani dalam AUTP ini bisa mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen, terlebih lagi premi asuransi mendapatkan subsidi 80 persen dari pemerintah pusat dan 20 persen dari pemerintah daerah. Harapannya petani bisa memanfaatkan hal ini dengan baik," ujarnya.
Baca juga: BPBD petakan sawah di Lampung berisiko terdampak banjir
Baca juga: Gubernur Lampung sebut kemarau berpotensi hilangkan 1.954 ton gabah
Baca juga: DPSDA Lampung imbau petani bijak atur pemanfaatan air selama kemarau
