Pesisir Barat (ANTARA) - Personel Kepolisian Polres Pesisir Barat, Polda Lampung, melakukan patroli pengamanan kampanye yang bertujuan untuk mencegah konflik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah itu.
Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra, saat dihubungi dari Lampung Selatan, Senin, mengatakan bahwa dalam upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang Pemilu, pihaknya melakukan patroli dialogis ke kantor KPU dan Bawaslu, hingga ke lokasi-lokasi tempat terselenggaranya kampanye oleh para partai politik di wilayah itu.
"Dalam rangka mengawal dan menjaga jalannya kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 Polres Pesisir Barat melakukan pengamanan dan monitoring untuk mencegah potensi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kampanye," kata dia.
Ia menambahkan pengamanan ini sangat penting dilakukan dalam rangka Polri menjamin keamanan dan kelancaran selama proses tahapan pemilu 2024 berlangsung.
"Personil yang terlibat pengamanan tetap menjaga netralitas dan fokus pada tugas pengamanan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Ia menjelaskan patroli ini juga merupakan bagian dari strategi preventif yang dijalankan oleh Polres Pesisir Barat guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban pada masa kampanye.
Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat agar saling menghargai walaupun pilihan berbeda, jangan sampai memecah belah persatuan.
"Jangan mudah terhasut dengan berita-berita yang belum tentu benaran nya. Mari kita bersama-sama menjaga situasi kamtibmas dan jelang pemilu 2024 di Kabupaten Pesisir Barat tetap aman dan kondusif," ujarnya.
Menurut dia, kantor KPU dan kantor Bawaslu serta pengamanan tahapan kampanye menjadi sasaran patroli, dimana ini untuk memastikan terkait pemilu aman dari gangguan apapun sehingga terjaminnya proses demokrasi yang baik dan berkualitas.
Kendati demikian, menurutnya terciptanya situasi yang aman dan kondusif bisa terwujud apabila adanya kerjasama yang baik antara pihak keamanan Polres Pesisir Barat, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah daerah.
