Bandarlampung (ANTARA) - Menuju Indonesia Emas 2045 dihadapkan tantangan besar soal pemahaman Ideologi Pancasila yang dinilai terkikis pada generasi muda bangsa. Surat Kabar Harian (SKH) KinniID Lampung hadir dalam rangkaian peringatan ke-2 tahun dengan menggelar diskusi publik dengan tema “Jaga Moral Generasi Milenial dengan Ideologi” di Kinar Resto, Beberapa waktu lalu.
Bersama narasumber, Aprilliati anggota DPRD Provinsi Lampung fraksi PDI-P dan juga Amelia Nanda Benson Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Permasalahan dan upaya wakil rakyat dalam menjaga pemahaman ideologi pancasila tetap kuat di tengah kemajuan teknologi yang saat ini kita terima.
Apriliati membeberkan, dari hasil survey Setara Institute setidaknya mencapai 83 persen gen Z yakni mereka yang mayoritas masih usia Sekolah Menengah Atas menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti.
"Kalo ini benar-benar terjadi maka kekhawatiran kita di era reformasi generasi kita mengalami degradasi moral," mirisnya.
Politisi PDIP itu melanjutkan, pengaruh digitalisasi dari sisi negatif memang menjadi salah satu penyebab.
"Akibat pengaruh kemajuan teknologi di era Digital. Generasi sekarang memang banyak cuek dan lebih asik dengan gadget nya. Kita perhatikan ketika duduk bersama cenderung masyarakat lebih asik ke layar gadget ketimbang mengobrol, itu sebenarnya bukan budaya indonesia yang dikenal baik dalam bertegur sapa, " kata Aprilliati.
Kondisi seperti ini, menurutnya harus segera disikapi secara arif dan maksimal. Sebab dari data KPU saja saat ini Generasi muda mendominasi bahkan hingga 60 persen jumlahnya.
"Kami sendiri melihat situasi ini dan hasil survey. Olehsebab itu menjadi kegelisahan amat sangat bagaimana mengembalikan budaya Indonesia dengan Ideologi Pancasila yang kuat. Bagaimana menatap Indonesia Emas 2045 yang bakal ada di tangan generasi milenial dan gen z," ujarnya.
Melihat situasi di atas. Salah satu upaya DPRD Lampung adalah dengan menelurkan peraturan daerah tentang Kurikulum Pancasila.
"Seminggu lalu kami mengesahkan Perda tentang Kurikulum Pancasila. Dan akan kami tularkan di kabupaten kota. Karena tidak semua yang lalu itu (jadul'red) tidak baik," katanya.
Moral yang sudah bergeser, persatuan yang tergerus merupakan tantangan kita semua untuk tetap tegak lurus mengawal ideologi pancasila dalam rangka mempertahankan keutuhan RI. Bahwa runtuhnya suatu negara manakala rakyatnya sudah melupakan ideologi.
"Paling lambat 6 bulan harus dibuat Pergub. Di dalam pergub nantilah sebagai implementasi kita masukan kurikulum Pancasila dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi hingga di ponpes," tegasnya.
Menurutnya, BPIP juga telah merumuskan model terkait implementasi Kurikulum Pancasila ini.
"Akan lebih banyak model implementasi di TK dan SD seperti juga bentuk video serta gambar. Anak-anak lebih cepat merespon dalam bentuk tontonan dan permainan. Kita juga akan duduk bareng dengan kemenag untuk masuk juga ke ponpes," ujarnya.
"Kami akan mengawal pergub hingga pelaksanaan. Karena ini merupakan hasil aspirasi dari tingkat RT saat kami reses. Semua sekolah harus membuka diri dalam rangka menyosialisasikan ideologi pancasila," timpal Apriliati.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan dari Partai Gerindra Amelia Nanda Sari mengutarakan, Idelogi pancasila membentuk karakter anak muda. Merupakan Sebuah prinsip gotongroyong. Bagaimana menjaga moral generasi muda gen z dan milenial.
"Perkembangan digital tidak mungkin ditahan tapi kesulitannya anak-anak tidak ada batasan konten. Kalau dulu di tv ada batasan umur dan situs tidak bisa diakses oleh anak dibawah umur. Tapi sekarang tinggal ketik semua keluar. Tidak hanya soal asusila tapi kekerasan, kdrt dan peperangan," sesalnya.
Kalau konten-konten itu sampai di anak yang tidak memiliki pemahaman yang tepat maka dikhawatirkan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.
"Ditakutkan Itu akan diduplikasi. Oleh karena itu melalui sosialisasi IPWK kami berharap bisa meningkatkan nasionalisme agar saling berbagi dan sharing pada generasi Milenial dan Generasi Z soal ideologi bangsa," tegasnya.
"Kalau di Lamsel sebagai milenial saya bersama teman-teman DPRD lainnya sosialisasi IPWK dilakukan setiap bulan. Kemudian sesuai usulan, akan kami coba di tahun 2024 untuk penguatan IPWK di generasi muda melalui sekolah serta pondok pesantren," tegasnya. (Kerja sama)
