Bupati Lampung Tengah audensi dengan pusat fasilitas infrastruktur PUPR

Bandarlampung (ANTARA) -
Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan jajaran melakukan audiensi dan pemaparan di ruang rapat pusat fasilitasi infrastruktur daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (3/3/23)

Kepala Bappeda Lampung Tengah Rusmadi, menggambarkan kondisi geografi Lampung Tengah, dengan luas wilayah  menjadi salah satu kabupaten terbesar pemasok padi di provinsi lampung.

"Ketika panen padi serta ubi kayu, transportasi untuk mengangkut terkendala dalam infrastruktur jalan. Kami sangat berharap agar pembangunan di Lampung Tengah segera terselesaikan dengan melihat kondisi infrastruktur jalan yang sangat tidak memadai," kata Bupati Musa Ahmad.

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad juga melakukan koordinasi terkait usulan rencana pemeliharaan jalan serta pembangunan jembatan.

“Ada 3 proposal yang kita sampikan kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian (PUPR). Yaitu usulan rencana peningkatan/ pemeliharaan jalan di kabupaten lampung tengah provinsi lampung.

Lanjutnya, usulan pembangunan jalan dan jembatan lingkar barat bandar jaya dan usulan rencana pembangunan jembatan konvensional.

"Kami berharap usulan rencana ini dapat di terima dan segera terealisasikan," ungkapnya

Sementara itu Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian (PUPR) Krisno Yuwono menyambut baik kedatangan bupati lampung tengah berserta jajaran, yang mana masukan dan saran akan segera di sampaikan langsung oleh Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

Krisno menjelaskan, bahwa harus melihat target perencanaanya dan Melakukan survei kondisi jalan secepatnya.

Lanjutnya, di lakukan update terbaru, dikarnakan untuk tahun 2023 ini menggunakan sistem koridor untuk memastikan bahwa pusat-pusat produksi, pemasaran, perpindahan modal dan sebagainya harus sesuai dengan kebutuhan.

“agar cepat sampai konektifitasnya harus dapat usulan dari pemerintah daerah atau DPR, kami akan melakukan pendampingan serta memberikan fasilitas kepada daerah daerah yang telah menyampaikan usulan usulan pembangunannya tersebut," Pungkasnya.