BPKP Lampung fokus awasi dua program unggulan pada 2023

id BPKP Lampung, Pemprov Lampung, pengawasan kebijakan daerah, program daerah

BPKP Lampung fokus awasi dua program unggulan pada 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Suyarsih Fifi Herwati dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat memberi keterangan. Bandarlampung, Senin (9/1/2023). ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung fokus melakukan pengawasan intensif terhadap dua program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung pada 2023.

"Pada 2023 ini selain melakukan pengawasan rutin, akan ada juga pengawasan yang berfokus kepada dua program utama pemerintah daerah," ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Suyarsih Fifi Herwati, di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan dua program yang akan menjadi fokus pengawasan pada 2023 itu adalah program peningkatan daya saing kopi dan juga revitalisasi tambak udang.

"Harapannya hasil pengawasan dan evaluasi tersebut nanti akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas program, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah serta pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dia menjelaskan evaluasi dan pengawasan tersebut akan dilakukan secara berkala, sehingga dua program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2023 itu dapat terealisasi dengan tepat.

Tanggapan serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

"Difokuskannya pengawasan kepada dua kebijakan tersebut karena pengembangan dua komoditas itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi," ujar Fahrizal Darminto.

Dia melanjutkan dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang sesuai untuk perbaikan kebijakan serta tata kelola pemanfaatan program bagi kesejahteraan masyarakat.

"Dua komoditas tersebut berpotensi untuk di ekspor dan meningkat perekonomian, jadi kita perlu menata dari hulu sampai hilir. Sehingga review dari BPKP akan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola kebijakan tersebut," ucapnya.

Selain itu menurut dia dalam pengawasan tersebut juga akan dibuat suatu pemetaan faktor risiko sehingga kebijakan akan terlaksana sesuai target dan tujuan.

"Tahun lalu sudah dilakukan pengawasan juga untuk program Kartu Tani Berjaya dan Bakauheni Harbour City. Sama seperti tahun lalu nanti akan ada pemetaan risiko pula sehingga kebijakan serta program dapat terlaksana secara tepat sasaran," katanya lagi.