Pegawai pariwisata "dirumahkan" di Tabanan 389 orang ikuti Kartu Pra Kerja

id pemkab tabanan,virus,covid-19,pariwisata,pariwisata tabanan,pariwisata bali,tanah lot,kartu pra kerja, pegawai pariwisat,wisata bali,wisata tabanan

Pegawai pariwisata "dirumahkan" di Tabanan 389 orang ikuti Kartu Pra Kerja

Objek wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali, tampak sepi akibat merebaknya wabah COVID-19 (Antara News Bali/Pande Yudha/2020)

Sampai hari ini (8/4) ada lima perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang sudah melaporkan ratusan karyawan yang dirumahkan dan seorang yang di-PHK
Tabanan (ANTARA) - Sebanyak 389 pegawai pariwisata yang "dirumahkan" di Kabupaten Tabanan, Bali, telah didaftarkan mengikuti Program Kartu Pra Kerja yang merupakan program untuk karyawan pada sektor-sektor yang terdampak merebaknya wabah COVID-19.

"Sampai hari ini (8/4) ada lima perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang sudah melaporkan ratusan karyawan yang dirumahkan dan seorang yang di-PHK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, Putu Santika, di Tabanan, Rabu.

Pihaknya menindaklanjuti laporan dari perusahaan jasa pariwisata itu sesuai aturan pemerintah pusat yakni para pekerja ini didaftarkan untuk mengikuti program kartu pra kerja.

"Kalau sudah terdaftar, mereka nanti akan dihubungi oleh pemerintah pusat, mengenai kelayakan untuk diterima atau tidak, hal itu menjadi keputusan pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Meski wabah Corona, Festival Tanah Lot naikkan kunjungan wisatawan hingga 10 persen

Untuk wilayah Provinsi Bali, pemerintah pusat sudah memetakan kartu pra kerja dengan kuota sebanyak 57.400 kartu.

Video Conference
Dalam video conference di Tabanan Comman Center yang diikuti Sekda I Gede Susila, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan agar Kepala Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat melakukan kebijakan dalam percepatan penanganan COVID-19.

"Mendagri mengarahkan untuk sinkronisasi antara Pusat dan Daerah dalam krisis COVID-19, terutama kesiapan sarana prasarana kesehatan dan ketahanan pangan, karena krisis yang terjadi bersifat global hingga berakibat pada krisis pangan," kata Sekda mengutip Mendagri.

Menurut Mendagri, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dengan sistem otonomi daerah, sehingga separuh APBN ditransfer ke daerah dan daerah juga memiliki PAD.

"Dengan begitu, penanganan COVID-19 perlu kerja sama pusat dan daerah," ucap Mendagri yang dikutip Sekda.

Mendagri berharap setiap daerah menjaga daerahnya masing-masing, termasuk mencukupi hal-hal dasar masyarakat, seperti sarana prasarana kesehatan dan ketersediaan pangan, apalagi bila terjadi lonjakan penularan yang memerlukan kesiapan daerah.
Baca juga: Tunjang desa wisata, "Program Bebali Bersinar" beri keterampilan pemuda Tabanan