Lahan ibukota baru diusulkan menjadi 400 ribu hektare

id sarasehan RRI hal ibukota baru negara

Lahan ibukota baru diusulkan menjadi 400 ribu hektare

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam acara Sarasehan yang digagas oleh RRI di Balikpapan, Rabu (4/12/2019) ANTARA/Novi Abdi

Balikpapan, (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengusulkan luasan lahan untuk cakupan ibukota baru negara menjadi 400 ribu hektare dari 180 ribu hektare yang direncanakan pemerintah pusat.

“Agar bernuansa green, modern, metropolis dan keberlanjutan dalam kelestarian lingkungan," jelas Gubernur saat menjadi narasumber pada Sarasehan Udara "Ibu Kota Baru Indonesia, Ibu Kota Kita Bersama" di Balikpapan, Rabu (4/12).
 

Tambahan lahan hingga 220 ribu hektare tersebut, menurut Gubernur, sangat dimungkinkan karena di kawasan Sepaku dan Samboja luasan lahan adalah tanah negara.

Kawasan hutan dan lahan konservasi seperti Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, sebut Gubernur, justru akan lebih terpelihara bila masuk ke dalam kawasan ibu kota negara.
 

Ibukotanya sendiri juga akan lebih sehat karena dikelilingi hutan.

Selanjutnya, Gubernur Isran Noor menambahkan infrastruktur penunjang sudah siap dan sudah dibangun. Sudah ada bandara dan pelabuhan, kemudian jalan tol sedang dibangun dan segera selesai.
 

Pada kesempatan ini Gubernur juga mengingatkan agar masyarakat Kaltim membekali diri agar bisa bersaing dengan pendatang yang tertarik dengan ibukota baru tersebut.

“Jangan hanya jadi penonton,” tegas Gubernur.

Sebab seiring dengan penetapan pemindahan ibukota baru negara tersebut, gairah perekonomian di Kaltim semakin meningkat. Jika pembangunan infrastruktur ibukota baru tersebut sudah berjalan, maka akan ada dana masuk sekitar Rp60 triliun per tahun dari APBN saja. Belum lagi investasi-investasi lain.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Kaltim Brigjen Polisi Eddy Sumitro Tambunan mengatakan menyongsong keberadaan ibukota baru negara Polda Kaltim telah membentuk satuan tugas untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan gangguan keamanan seperti konflik sosial hingga pencegahan adanya spekulan tanah.

"Kami juga menambah jumlah personel untuk mengantisipasi pertambahan penduduk ketika ibukota sudah pindah ke Kaltim. Bahkan, untuk Balikpapan sebagai kota penyangga utama sudah ditingkatkan dari Polres menjadi Polresta, jadi yang memimpin bukan lagi AKBP melainkan Kombes Polisi," kata Eddy.

Selain Gubernur Isran Noor, narasumber lain diantaranya Direktur Utama LPP RRI M Rohanuddin, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Walikota Balikpapan Rizal Efendi, Kadiskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, Kepala BPBD Kaltim Frederik Bid, Irdam VI Mulawarman Kolonel CZI I Nyoman Parwata dan Pembina Forum Kebangsaan Kaltim Jos Soetomo.

Sarasehan udara ini juga dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan mahasiswa.

Acara Sarasehan Udara RRI di Balikpapan, Rabu 4/12 lalu, dipandu oleh Risty Rustarto. ANTARA/Novi Abdi
Pewarta :
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar