Dinas Pariwisata NTT khawatir keaslian budaya kampung adat Wae Rebo hilang

id Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Kampung Adat Wae Rebo, keaslian budaya kampung adat

Dinas Pariwisata NTT khawatir keaslian budaya kampung adat Wae Rebo hilang

Ilustrasi kampung adat di NTT. (ANTARA News/Kornelis Kaha)

Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, mengkhawatirkan keaslian budaya masyarakat di Kampung Adat Wae Rebo, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, hilang akibat masuknya unsur modern.

"Di kampung adat Wae Rebo sudah ada bangunan yang beratap seng, kuburan sudah pakai keramik, ini mengkhawatirkan," katanya dalam kegiatan Expose Data yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi NTT di Kupang, Selasa.

Wayan mengaku telah meninjau langsung kondisi Kampung Adat Wae Rebo ketika mendampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berkunjung daerah setempat.

Ia menjelaskan, ketika memasuki kawasan kampung adat itu, langsung terlihat bangunan rumah yang sudah beratapkan seng dan terdapat kuburan warga yang dibangun dengan keramik di sekitarnya.

"Karena itu Pak Gubernur (Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, red) saat itu sudah langsung menegaskan bahwa ini harus dipulihkan," katanya.

Wayan mengatakan, keaslian berbagai budaya masyarakat di Kampung Adat Wae Rebo perlu mendapat perhatian serius agar tidak hilang seiring berjalannya waktu.

Menurut dia, jika keaslian budaya ini perlahan mulai hilang maka tidak ada lagi daya tarik yang menjadi magnet untuk menarik minta kunjungan wisatawan ke daerah itu.

"Karena itu di Wae Rebo ini, pemerintah provinsi akan mendukung pemulihan di tahun ini melalui dukungan APBD provinsi," katanya.

Adapun kegiatan expose data yang digelar BPS NTT itu bertema "Pariwisata dan Perannya dalam Perekonomian Nusa Tenggara Timur," dalam rangka menyambut Hari Statistik Nasional (HSN) 2019.

Hadir dalam kegiatan itu puluhan peserta di antaranya pihak Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang, perwakilan intansi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta unsur media massa, dan sejumlah stakeholder lain.