Bandarlampung (ANTARA) - Relawan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Lampung menilai pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap belum menyebut spesifik lokasi ibu kota negara (IKN) terpilih pada Sidang Bersama DPD-DPR, pada Jumat (16/8) sebagai wujud mitigasi politik kebangsaan.
"Bukan saja bentuk kehati-hatian, misal atas progresivitas aksi para pialang tanah dan guncangan sosial rakyat di calon lokasi, kami kira pilihan Presiden tetap cuma sebut akan dipindahkan ke salah satu tempat di Kalimantan sebagai bagian upaya santun agregasi kepentingan termasuk antarpulau," kata Deputi Publikasi dan Kampanye Relawan DKI Lampung Muzzamil, mendampingi Ketua Harian Tim Relawan DKI Lampung Andi Desfiandi, dalam keterangan tertulis diterima di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan angkat topi atas gerak maju narasi umpan balik tokoh bangsa atas rencana teknokratik pemindahan ibu kota negara (IKN). Kesan bipolarisme isu yang sementara ini otentik, diharap segera mengerucut pada optimisme profetik sebuah konsensus nasional.
Menurut dia, pada pemindahan IKN berbasis pemisahan fungsi yakni pemindahan pusat pemerintahan pengganti DKI Jakarta ke luar Jawa yang masuk RPJMN 2020-2024 lambat laun jadi kesepahaman bersama pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia maka di titik itulah diperoleh sebesar-besarnya modal.
Mantan aktivis 1998 ini enggan berspekulasi, apakah ada celah keputusan pemerintah soal penetapan lokasi masih bisa berubah.
"Spirit Indonesia-sentris yang melingkupi semangat misi pemindahan IKN dalam bingkai Visi Indonesia 2045 versi Bappenas beda dengan anatomi usulan kami," katanya.
Bappenas, imbuh dia, merujuk narasi tunggal basis pendekatan geografis harus ada di tengah-tengah wilayah Indonesia -satu dari 8 kabupaten/kota di tiga provinsi di Kalimantan.
Di sisi lain, Tim Relawan DKI Lampung mengusulkan di bentang timur Lampung yang termasuk zonasi geospasial Sumatra bagian timur jadi calon lokasi IKN.
"Sumatra-Jawa-Balinusra di koridor barat-selatan-tenggara wajib subsistem hidupi sekitar 82 persen penduduk Indonesia yang 71 persen akan menghadapi bonus demografi lonjakan penduduk usia produktif kelompok umur 15-64 tahun terbesar kurun 2030-2045, penaikan lansia terbesar dari rerata nasional 45 juta jiwa dan penaikan usia harapan hidup jadi 75,5 tahun pada 2045. Selain beroleh pengetatan layanan publik pratama berbasis pemerintahan digital sesuai aras Revolusi Industri 4.0 bahkan 5.0," katanya.
"Kami usul IKN pindah ke Lampung di ujung Sumatra, yang berbatasan di utara dengan Teluk Benggala, timur dengan Selat Malaka, selatan dengan Selat Sunda, barat dengan Samudra Hindia, tetap berbasis rasionalisasi potensi kewilayahan," katanya.
Mitigasi risiko bencana ekologis Jawa sebagai pulau terpadat dunia, bangun Papua-Kepulauan Maluku-Balinusra jadi poros ekonomi/budaya maritim timur-timur jauh-tenggara kepulauan Indonesia, penajaman hilirisasi industri manufaktur dan cipta kondisi lumbung pangan nasional di Sumatra-Sulawesi, juga berbasis Indonesia sentris sebagai arah kebijakan, pungkasnya.
Relawan : Sikap Jokowi soal IKN wujud mitigasi politik kebangsaan
Muzzamil (kiri), Andi Desfiandi (kanan) pada konsolidasi DKI Lampung di Lamban Kuning, kediaman tokoh masyarakat adat Lampung Irjenpol Ike Edwin (tengah). (Antara Lampung/HO)
