Bogor (ANTARA LAMPUNG) - Presiden Joko Widodo memastikan penyaluran program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat di berbagai pelosok Tanah Air tidak mengalami keterlambatan untuk sampai tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat.
"Jangan sampai, saya minta, ada keterlambatan. Saya minta Bulog mengikuti, Mentan, BUMN, Menko PMK bisa mengikuti supaya beras ini sampai ke penerima manfaat tanpa terlambat satu hari pun," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Terbatas dengan topik Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Bantuan Pangan Nontunai di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.
Presiden memantau dengan baik program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat tersebut dari waktu ke waktu.
Menurut dia, program beras sejahtera (rastra) yang diperuntukan bagi 15 juta keluarga kurang mampu harus sampai tepat sasaran kepada penerima manfaat.
"Bila satu keluarga penerima manfaat ada empat orang, artinya rastra akan mempengaruhi kehidupan 60 juta jiwa. Anggaran juga banyak Rp21 trliun," kata Presiden.
Oleh karena itu, kata dia, dengan biaya yang besar serta mendatangkan dampak yang luas maka program tersebut harus menjadi prioritas.
"Dengan biaya dan dampak besar kita harus benar-benar menjadikan ini prioritas, jangan sampai energi habis karena hal-hal yang kecil dan dampaknya kecil," katanya.
Sejak 2017, penyaluran program rastra telah diubah dengan sistem kartu dan telah diuji coba di 44 wilayah melibatkan 1,2 juta penerima manfaat.
Untuk itu, Presiden meminta agar uji coba tersebut dipastikan berhasil sebelum memperluas jangkauan sistem kartu untuk penyalurannya.
"Saya minta ini jangan ditambah dulu, dicek, dievaluasi dulu betul, supaya di lapangan jalan baik. Saya hanya ingatkan ini nanti di bulan Maret akan ada Susenas yang jadi perhitungan angka kemiskinan, BPS juga akan bertanya apakah (mereka) dalam empat bulan terakhir menerima rastra," katanya.
(ANTARA)
