DPR Tolak Pulau Disewakan

id DPR Tolak Pulau Disewakan, Susi Pujiastuti, Batam, Kepri, Laut, Wisata, Bisnis, Dagang, Turis, Teluk, DPR, KKP, DKP, Ikan

DPR Tolak Pulau Disewakan

Salah satu pulau di deretan Pulau Legndi di kawaswan Teluk Lampung. (Foto ANTARA/Dok/M.Tohamaksun).

Seharusnya pemerintah yang mengelola untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Dari dulu ada wacana itu (penyewaan). Tapi nggak benar. Masa harus disewakan ke pihak lain."
Batam (ANTARA Lampung) - Anggota DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau Dwi Ria Latifa menolak gagasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bahwa pulau-pulau kosong sebaiknya disewakan agar tidak hilang.

"Seharusnya pemerintah yang mengelola untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Dari dulu ada wacana itu (penyewaan). Tapi nggak benar. Masa harus disewakan ke pihak lain," kata dia di Batam, Kamis.

Ia mengatakan, pulau-pulau kosong termasuk pulau terdepan merupakan salah satu titik kekuatan pertahanan Indonesia.

"Nanti kalau disewakan dan dibangun pasti akan diklaim pihak penyewa sebagai miliknya. Kalau penyewa pihak luar, terus bagaimana? Bisa-bisa pulau yang tadinya disewakan akan hilang," kata Dwi.

Jadi, kata dia, seharusnya pulau-pulau kosong dikelola agar tidak dicaplok negara lain.

"Nah, di sinilah pentingnya peran TNI dan Polri untuk mengamankan pulau-pulau kosong dan terluar. Mereka tidak boleh saling bertengkar di darat, sementara pulau-pulau dibiarkan tidak terawasi," kata dia.

Pemerintah daerah, kata dia, juga bisa membantu melakukan pengawasan meski khusus untuk pulau-pulau terdepan penanganannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Ini memang terkait NKRI, jadi sudah tepat jika pusat yang menangani. Namun daerah juga bisa berperan," kata legislator PDIP Kepri tersebut.

Sebelumnya, Menteri Susi mewacanakan agar pulau terluar disewakan dan dikelola supaya tidak tenggelam.

Menyewakan pulau, kata dia, bukan berarti menjual tanah Indonesia karena kepemilikannya tetap ada di Indonesia.

Wakil Wali Kota Batam Rudi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk pengelolaan pulau-pulau terluar di Batam.

"Itu urusan pusat, kami ikut apa kata pusat saja," kata dia.
Pewarta :
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar