Tokyo (Antara/AFP) - Jepang pada Selasa mencabut larangan ekspor senjata yang dikenakan negara itu pada dirinya sendiri dan memperkenalkan aturan baru perdagangan senjata yang dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan peran Jepang di pasar global, namun langkah itu cenderung membuat bingung Tiongkok.
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe telah menyetujui rencana baru untuk menggantikan larangan ekspor senjata yang diberlakukan sejak 1967.
Dengan kebijakan ekspor senjata yang baru, penjualan senjata tidak dilakukan ke negara-negara atau bangsa yang dilanda konflik yang dapat merusak perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, penjualan senjata harus memberikan kontribusi bagi perdamaian internasional dan meningkatkan keamanan Jepang.
"Berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan baru itu, kami telah membuat prosedur untuk transfer peralatan pertahanan yang lebih transparan. Hal itu akan memberikan kontribusi untuk perdamaian dan kerjasama internasional dari sudut pandang pasifisme proaktif," kata Suga.
"Dan kami akan berpartisipasi dalam pengembangan dan produksi bersama peralatan pertahanan," ujarnya.
Konstitusi Pasca-Perang Dunia II Jepang, yang dibentuk oleh negara-negara penjajah yang dipimpin AS, melarang Jepang untuk berperang.
Gerakan pasifisme itu disambut oleh penduduk Jepang pada umumnya dan dua dekade kemudian larangan ekspor senjata pun diberlakukan.
Para pendukung kebijakan baru perdagangan senjata itu berharap kelonggaran yang ada dalam kebijakan baru akan meningkatkan pertumbuhan pabrik produsen senjata di Jepang, seiring meningkatnya ketegangan regional, termasuk masalah sengketa wilayah dengan China dan kekhawatiran atas tindakan Korea Utara yang tak terduga.
Aturan perdagangan senjata baru itu memungkinkan Jepang untuk memasok persenjataan ke negara-negara yang berada di sepanjang jalur laut penting guna membantu mereka melawan pembajakan. Aturan baru itu juga merupakan pertimbangan strategis penting bagi perekonomian Jepang yang miskin dengan sumber daya.
Senjata-senjata buatan Jepang berpotensi untuk dikirim ke Indonesia serta negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan - jalur yang memiliki kekayaan bahan bakar fosil - seperti Filipina, yang memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok.
Jepang sudah memasok persenjataan untuk tentara perbatasan di pantai Filipina, kelompok yang semakin berhadapan di garis depan dengan Tiongkok terkait sengketa Laut Cina Selatan.
Setiap langkah peningkatan dukungan ke negara lain dengan pasokan senjata akan langsung mengganggu pihak Tiongkok, yang seringkali menuduh PM Abe mencoba untuk memiliterisasi kembali negaranya.
Tiongkok dan Jepang sudah lama berselisih atas kepemilikan serangkaian pulau di Laut Cina Timur, sementara Tiongkok sendiri juga masih bersengketa dengan beberapa negara lain atas wilayah di Laut Cina Selatan.
Penerjemah: Y.A. Sinaga.
