BAN PNF-PAUD Targetkan 20.000 Lembaga Terakreditasi

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - BAN PNF-PAUD menargetkan untuk melaksanakan akreditasi bagi 20.000 Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) pada jenjang pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini (PNF-PAUD) yang tersebar di seluruh provinsi pada Tahun 2016.

"Target 20 ribu lembaga di 2016 ini meningkat tajam dari 2014 sebanyak 900 lembaga dan 2015 sebanyak 5.000 lembaga," kata Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal-Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PNF-PAUD) Boedi Darma Sidi pada kegiatan sosialisasi Kurikulum 2013 di Bandar Lampung, Selasa.

Menurut Boedi, peningkatan jumlah lembaga yang mengikuti akreditasi tersebut karena kesadaran lembaga nonformal untuk diakreditasi. Disamping itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan sosialisasi mandiri tentang akreditasi menjadi faktor pendorong lembaga untuk mengajukan akreditasi.

Dikatakan Boedi, manfaat akreditasi lembaga tidak semata-mata meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tetapi akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu program dan kinerja lembaga.

"Sebenarnya keterlibatan pemda dalam sosialisasi akreditasi ke lembaga pendidikan nonformal menguntungkan daerah dari sisi penjaminan mutu sehingga semakin banyak lembaga pendidikan berkualitas di daerahnya," ujarnya.

Ia mengatakan sejumlah pemda berambisi untuk mengajukan kuota akreditasi dalam jumlah besar namun saat pelaksanaannya banyak yang belum memenuhi harapan dari sisi administrasi.

Pada akhirnya, BAN PNF-PAUD menetapkan kuota minimal untuk pengajuan akreditasi oleh tiap daerah, yakni minimal 250 lembaga, tambahnya.

"Di sisi lain ada sejumlah daerah lainnya terutama berlomba-lomba untuk mengajukan akreditasi. Contohnya, Jawa Barat Tahun 2015 lalu mengajukan permohonan akreditasi sebanyak 2.000 lembaga dan tahun ini menjadi 3.250 lembaga," katanya.

Selain Jawa Barat, propinsi lain yang banyak mengajukan akreditasi, yakni Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara. "Sedangkan DKI Jakarta malah tertinggal dalam pelaksanaan akreditasi".

Boedi Darma Sidi mengatakan kegiatan akreditasi sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat dan mulai Tahun 2016 pelaksanaan akreditasi diserahkan ke pemerintah daerah dengan pengawasan pusat. (Ant)