Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mengatakan perlu adanya pembentukan langkah mitigasi jangka panjang guna mengatasi konflik atau interaksi negatif manusia dengan satwa liar di daerah itu.
"Perlu langkah strategis dan terukur dalam menangani interaksi negatif antara manusia dengan satwa liar yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan kasus," ujar Jihan Nurlela dalam keterangannya di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan perlu dilakukan juga penyusunan mitigasi jangka panjang dalam penanganan interaksi negatif antara manusia dan satwa liar, seperti dengan melakukan pemetaan wilayah rawan, pemasangan tanda peringatan atau banner, serta pengawasan titik panas.
"Langkah-langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Lampung terkait pemulihan ekosistem, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi lingkungan. Kita perlu melakukan mitigasi jangka panjang melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan satwa, serta pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi lingkungan dan sosial,” katanya.
Dia menjelaskan selain itu perlu juga dilakukan penguatan kelembagaan dengan merevisi SK Tim Koordinasi dan Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dengan Satwa Liar Provinsi Lampung agar lebih detail dalam pembagian tugas dan pola koordinasi lintas instansi.
"Forum koordinasi ini belum maksimal. Maka SK Tim Koordinasi Penanganan Konflik Manusia dengan Satwa Liar yang dibentuk sejak 2021 perlu diverifikasi ulang. Kemudian anggotanya harus diperluas, sebab masih terdapat pimpinan daerah yang belum mengetahui keberadaan forum tersebut. Sehingga kondisi ini menghambat upaya penanganan konflik dan perlu segera dibenahi," ucap dia.
Ia melanjutkan perlu juga adanya keterlibatan akademisi untuk melakukan riset berkala mengenai dinamika populasi satwa liar dan kondisi habitatnya, sehingga data ilmiah dari riset tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah penanganan dan kebijakan.
"Lalu penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan mitigasi penanganan konflik juga penting. Selama ini, penanganan di lapangan sering terkendala akibat adanya saling lempar tanggung jawab antar instansi. Dengan SOP yang jelas, maka akan ada pembagian tugas yang tegas, termasuk penentuan pihak yang harus bertindak pertama, langkah penanganan yang diambil, serta target waktu penyelesaian," tambahnya.
Dia melanjutkan perlu pula mempertimbangkan pembagian wilayah kerja antara provinsi dan kabupaten serta kota, terutama daerah yang memiliki kawasan hutan dan rentan konflik, serta dukungan anggaran dan keterlibatan mitra terkait menjadi kunci keberhasilan penanganan.
"Kemudian perlu juga diperdalam dalam strategi penguatan kapasitas desa mandiri konflik, penyusunan panduan teknis penanganan konflik, pengembangan ekonomi alternatif ramah lingkungan, peningkatan patroli dan rehabilitasi habitat, hingga penggunaan teknologi seperti GPS collar untuk pemantauan pergerakan satwa," ujar dia.
