Bandarlampung (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan mengutamakan untuk memfasilitasi pendidikan anak yang berasal dari keluarga desil satu atau keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
"Dalam pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah memang diutamakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga desil satu atau yang miskin ekstrem. Dan datanya semua ada di Kementerian Sosial," ujar Kepala Dinsos Provinsi Lampung Aswarodi di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan Sekolah Rakyat itu akan dibuka untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
"Sekolah tersebut disediakan untuk memfasilitasi anak dari keluarga desil satu, dengan tujuan untuk meratakan pendidikan terutama bagi keluarga pra sejahtera di berbagai daerah," katanya.
Dia mengatakan pemerintah daerah melalui arahan Gubernur Lampung telah mengusulkan dua alternatif lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung.
"Awalnya ada banyak lokasi yang diusulkan, tapi mengerucut di dua lokasi yakni SMA Unggul Terpadu di Kabupaten Lampung Tengah dan satu lagi di UPTD Mardi Guna Lempasing Kabupaten Pesawaran. Beberapa waktu lalu sudah di survei, dan akan dipilih satu lokasi," ucap dia.
Ia menjelaskan, selain Pemerintah Provinsi Lampung pemerintah kabupaten dan kota juga harus menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang skemanya seperti sekolah asrama.
"Berdasarkan surat Kementerian Sosial memang sampai bupati dan wali kota diminta untuk ikut berpartisipasi mengusulkan lokasinya. Jadi kalau provinsi akan membuat jenjang SMA dan SMK sedangkan kabupaten kota untuk SD serta SMP," tambahnya.
Dia melanjutkan sekolah tersebut minimal dibangun di lahan seluas 5-10 hektare, lalu diutamakan kalau bisa lahan yang sudah ada bangunannya, sehingga operasional sekolah bisa dilakukan tahun ini.
"Kalau belum ada bangunannya maka akan dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian PU tahun ini serta operasional dilakukan tahun depan," ujar dia.
