Lampung Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan siap mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto dengan melakukan berbagai penyesuaian di internal guna mendukung program prioritas pemerintah.
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan M. Syaiful Anwar di Kalianda, Jumat, menyatakan bahwa hal itu tidak masalah karena efisiensi anggaran terkait dengan perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan makan minum, bahkan tidak terdampak secara khusus.
Dengan adanya efisiensi tersebut, pihaknya sudah bersiap dan menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
"Kami akan melakukan penyesuaian, dan kami sangat siap mendukung instruksi efisiensi itu," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari lalu yang berisi mandat mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD pada tahun 2025.
Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD 2025, terdiri atas anggaran belanja kementerian sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,596 triliun.
Efisiensi anggaran sebesar itu demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Presiden juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah efisiensi, yang tertuang dalam diktum keempat.
Langkah penghematan itu, antara lain membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar.
Langkah lain adalah mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Selain itu, membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional, kemudian mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
Upaya lain, sesuai dengan arahan Presiden, yakni memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
Di samping itu, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Penghematan itu juga untuk menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.
