"Lahan mangrove tidak terlalu luas hanya sekitar 500 hektare, karena tidak ada lagi tempat dan hanya menunggu munculnya tanah timbul. Namun untuk kegiatan rehabilitasi akan tetap dilakukan sepanjang tahun," kata Idi Bantara di Bandarlampung, Sabtu.
Ia menjelaskan, rehabilitasi mangrove yang dilakukan pihaknya di Provinsi Lampung tersebut setiap tahunnya dilakukan seluas 25 hektare yang tersebar di beberapa lokasi.
"Kebetulan di daerah Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, ada fenomena mangrove jenis Avicennia setelah 15 tahun mengering dan mati. Sehingga mulai dilakukan rehabilitasi kembali bagi mangrove mati. Ini dilakukan bersama-sama dengan program tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan," katanya.
Dengan adanya rehabilitasi serta penanaman mangrove tersebut dapat menghasilkan beragam manfaat secara ekologis dan ekonomi. Di mana secara ekologis bisa mencegah abrasi laut, menjaga habitat ikan, kemudian dapat dimanfaatkan untuk wisata edukasi serta menjaga kualitas air serta udara.
"Manfaat dari kegiatan rehabilitasi mangrove ini sudah terlihat, contohnya di Kabupaten Lampung Selatan saat pelaksanaan rehabilitasi di 2020 lahan masih tergerus abrasi. Namun sekarang sudah bertambah 100 hektare tanah di pinggir laut setelah ditanam mangrove selama tiga tahun ini," katanya.
Menurut dia, telah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan penanaman mangrove, yakni banyak yang mampu mengusahakan kawasan mangrove sebagai kawasan pariwisata yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga di desa daerah pesisir.
"Di Kabupaten Lampung Selatan sudah banyak kawasan mangrove dibuat pariwisata dan dibuat jalur tracking. Jadi rehabilitasi ini bermanfaat untuk mendorong perekonomian masyarakat pesisir juga," katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mendorong penanaman mangrove jenis Rhizophora, sebagai salah satu upaya rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir itu.
Luas lahan mangrove di Provinsi Lampung sendiri berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 meliputi untuk yang berada di dalam kawasan hutan seluas 1.525 hektare, dan yang ada di luar kawasan hutan seluas 7.830 hektare.
Pada tahun 2021 rehabilitasi mangrove dilakukan dengan dana alokasi khusus (DAK) bidang kehutanan seluas 145 hektare, kemudian adapula yang menggunakan APBN di BPDAS WSWS seluas 25 hektare, dan mengikutsertakan pula tanggung jawab sosial perusahaan seluas satu hektare.
Sedangkan pada 2022 APBD Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan telah melakukan rehabilitasi mangrove pada lahan seluas tujuh hektare. Lalu dari APBN di BPDAS WWS seluas 25 hektare, serta dari kegiatan tanggung jawab perusahaan seluas dua dan tiga hektare.
