Bandarlampung (ANTARA) - Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera memegang peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan perdagangan antarpulau. Lampung menjadi daerah penghubung perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera.
Dengan keunggulan geografis serta kondisi wilayah sebagai daerah agraris, penghasil banyak komoditas unggulan bernilai jual di perdagangan dalam negeri maupun ekspor, diharapkan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada September 2024 tingkat kemiskinan di provinsi tersebut sebesar 10,62 persen atau sebanyak 939,30 ribu orang, menurun dari Maret 2024 yang jumlahnya 10,69 persen atau berkurang sebanyak 1,9 ribu orang. Kemiskinan di Lampung masih terkonsentrasi di pedesaan yang mencapai 12,04 persen dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan yang 7,91 persen.
Provinsi Lampung merupakan daerah nomor enam penghasil pangan secara nasional, dan selalu mengalami surplus beras. Namun begitu, beberapa kali inflasi masih didorong dari komoditas beras, dan dari 15 kabupaten/kota masih ada empat daerah yang mengalami defisit beras. Anomali tersebut terjadi di tengah kondisi geografis dan banyaknya keunggulan daerah yang seharusnya terkonsentrasi di desa sebagai penggerak perekonomian di Provinsi Lampung.
Melihat adanya permasalahan tersebut, Provinsi Lampung yang baru saja terjadi pergantian kepala daerah mulai berbenah untuk bangkit dan berkembang menjadi daerah penggerak ekonomi Sumatera, tidak hanya sebagai lokomotif pertanian daerah saja.
Langkah pertama yang dilakukan untuk mengawali perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung dilakukan dengan menjalin konektivitas antardaerah, dengan memperlancar mobilitas masyarakat serta perdagangan komoditas antarkabupaten. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai fondasi utama dalam memperkokoh ekonomi daerah.
"Dengan infrastruktur jalan yang baik hingga desa akan mempermudah masyarakat memperjualbelikan komoditas, meningkatkan efisiensi waktu pengiriman barang, hingga mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan sebagai pengungkit perputaran ekonomi desa," demikian komitmen pemerintah daerah dalam memperkokoh ekonomi melalui perbaikan infrastruktur yang disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat melakukan groundbreaking ruas jalan di Kabupaten Lampung Utara pada Februari lalu.
Pemerintah Provinsi Lampung pada 2024 memiliki ruas jalan sepanjang 1.695,47 kilometer yang terdiri dari 98 ruas jalan. Tingkat kemantapan jalan mencapai 78,08 persen dengan persentase jalan yang memiliki kondisi baik 61,62 persen, dengan kondisi sedang 16,46 persen. Sedangkan kondisi jalan yang kurang mantap 21,92 persen yang terdiri dari kondisi jalan rusak ringan persentasenya sebesar 4,02 persen, dan rusak berat 17,90 persen.
Dengan kondisi tersebut Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat dalam perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Pemerintah daerah menargetkan pada 2025 ada 52 ruas jalan yang akan dibangun serta dipreservasi untuk menunjang mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan kembali konektivitas antardaerah.
Provinsi Lampung pernah menjadi topik pembicaraan nasional karena kondisi infrastruktur yang kurang baik, hingga pemerintah pusat harus turun tangan melakukan intervensi melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk memperbaiki 16 ruas jalan baik jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten dengan nilai pengerjaan mencapai Rp806, 2 miliar.
Melihat keseriusan pemerintah pusat dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Lampung, membuat pemerintah daerah tergerak untuk melakukan hal serupa di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah dalam jangka pendek akan memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) hingga menjalin kerja sama dan komunikasi dengan swasta untuk melakukan perbaikan ruas jalan di dekat perusahaannya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Peningkatan peran pihak swasta dalam meningkatkan kemantapan infrastruktur jalan itu telah dilaksanakan pada 2024 dengan skema pembagian pengerjaan jalan, di mana pemerintah melalui Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung melakukan pengerjaan pengaspalan jalan, sedangkan pembuatan fondasi jalan dilakukan oleh perusahaan.
Dengan adanya sinergi tersebut maka dengan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sebanyak Rp10 miliar dapat mengerjakan perbaikan jalan sepanjang dua kilometer, dari normalnya pembiayaan pengerjaan jalan satu kilometer sebesar Rp10 miliar.
Pada 2025 peran swasta terus didorong dan ditargetkan keikutsertaan swasta dalam pengerjaan jalan setidaknya dapat sama besarnya di tahun sebelumnya yaitu Rp10 miliar untuk dua kilometer, bahkan diharapkan bisa lebih besar.
Selain itu, menjelang periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2025 Pemerintah Provinsi Lampung pun melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak terlihat lagi aspal pada jalan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada jalan berlubang yang dapat mencelakai pemudik di jalan provinsi yang tersebar di 15 kabupaten serta kota.
Beberapa ruas jalan itu meliputi ruas jalan Kotabumi-Bandar Abung Kabupaten Lampung Utara dengan anggaran mencapai Rp5,1 miliar, ruas jalan Jabung-Simpang Maringgai di Kabupaten Lampung Timur mencapai Rp10,8 miliar, ruas jalan Bandar Jaya-Simpang Mandala sepanjang 36,98 kilometer, ruas jalan Wates-Metro, ruas jalan Gedong Tataan-Kedondong, ruas jalan Tajab-Adi Jaya Kabupaten Way Kanan, serta ruas jalan Padang Ratu-Kalirejo.
Pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, ada enam ruas yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan perbaikan jalan, yaitu ruas Jalan Pringsewu-Kalirejo, ruas Jalan Kelirejo-Bangunrejo, ruas Jalan Bandar Jaya-Mandala, ruas Jalan Kotabumi-Bandarlampung, ruas Jalan Jabung-Labuhan Maringgai, dan ruas Jalan Metro-Tanjung Karang. Untuk selanjutnya dalam lima tahun kepemimpinan sebanyak 52 ruas jalan diharapkan untuk meningkat dalam kondisi mantap.
Peningkatan kemantapan infrastruktur melalui perbaikan ruas jalan provinsi itu selain memerlukan peran dari swasta, juga perlu peran serta dari pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki jalan di desa ataupun jalan kabupaten.
Dengan demikian, konektivitas tidak terputus sekaligus dapat mempercepat perputaran roda perekonomian desa guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Tumbuhnya ekonomi suatu daerah terkoneksi dengan baiknya infrastruktur, sehingga masyarakat lebih sejahtera dan mandiri untuk menopang perekonomian regional dan nasional.
