Lampung Timur (ANTARA) - Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyebutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berkomitmen untuk terus melakukan sinergisitas dan memperkuat pengendalian inflasi.
Hal ini dikatakan Ela dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kantor Bupati setempat, Rabu (19/3).
"Kami akan lakukan upaya untuk menjaga stabilitas harga dan juga inflasi salah satunya kita lakukan sinergi dengan pelaku ekonomi dan lainnya," katanya.
Ia menyebutkan Pemkab Lampung Timur saat ini sudah melakukan berbagai upaya utamanya dalam mengendalikan harga pangan seperti mengadakan gerakan pangan murah (GPM).
"Stabilisasi pasokan dan harga pangan antara lain dilakukan melalui operasi pasar di bulan Ramadan dan Idul Fitri, termasuk Gerakan Pangan Murah hari ini,” katanya lagi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan dalam paparannya menyampaikan, pada Februari 2025, Provinsi Lampung tercatat mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (yoy).
Dari empat kabupaten dan kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi, Lampung Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang mencatatkan deflasi, yaitu sebesar 0,38 persen (yoy).
"Kondisi ini disebabkan oleh penurunan harga kelompok administered price (AP) dan volatile food (VF), utamanya bersumber dari diskon tarif listrik, penurunan harga beras dan aneka cabai," terangnya.
Di sisi lain, komponen inti mencatatkan pertumbuhan yang cukup stabil, mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap baik pada awal tahun 2025.
Meski demikian, lanjut dia, TPID Lampung Timur perlu mewaspadai beberapa komoditas, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang menunjukkan indikasi kenaikan harga menjelang Idul Fitri 1446 H.
"TPID memiliki peran penting dalam stabilisasi harga pangan, untuk itu perlunya sinergi agar program TPID berjalan secara optimal,” ujarnya.
Junanto menambahkan Pemkab Lampung Timur bisa melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi selama Ramadhan dan Idul Fitri, antara lain melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K).
"Dalam hal upaya stabilisasi harga bahan pokok yang berkelanjutan, diperlukan peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembentukan toko inflasi dan peningkatan akses keuangan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy merekomendasikan beberapa program TPAKD di Lampung Timur seperti kegiatan literasi dan inklusi keuangan, ekosistem pesantren inklusif keuangan syariah (EPIKS) dan desa perekonomian kuat masyarakat sejahtera (PERKASA).
"Program ini untuk percepatan akses keuangan di Kabupaten Lampung Timur," tambahnya.
Baca juga: Dorong pengembangan UMKM, Pemkab Lampung Timur gelar bazar UMKM'
Baca juga: Pemkab Lampung Timur dirikan zona-zona pelayanan administrasi kependudukan
Baca juga: Bupati Lampung Timur prioritaskan pembangunan jalan perekonomian
