BI membangun kepercayaan publik dengan transparansi kebijakan

id bi, bank indonesia, bi lampung, capacity building

BI membangun kepercayaan publik dengan transparansi kebijakan

Kepala Perwakilan BI Lampung Budiyono pada kegiatan Capacity Building dan Media Gathering di Tangerang Selatan, Banten (ANTARA/Agus Wira Sukarta)

Mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan (green financing) dan promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur, jelasnya
Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) terus berupaya membangun kepercayaan publik salah satunya dengan transparansi kebijakan yang dikeluarkan otoritas moneter dan pembayaran itu.

"Membangun kepercayaan publik juga menjadi salah satu upaya BI untuk menjaga stabilitas," kata Kepala Divisi Relasi Media dan Opinion Maker Departemen Komunikasi BI Syachman Perdymer dalam media gathering di Tangerang Selatan, Banten, Minggu.

Ia menyebutkan sebuah kebijakan yang dikeluarkan BI tak akan banyak berpengaruh jika tak dipublikasikan.

Karena itu, lanjut dia, dalam strategi komunikasi BI, media memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi sebab akan dibutuhkan biaya yang lebih besar jika kepercayaan masyarakat tidak diperoleh.

Selain itu, menurut dia, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BI haruslah berdasar data yang valid.

"Ekonom untuk melihat pergerakan ekonomi biasanya memerlukan data valid dan grafik," tambahnya.

Syachman mengharapkan dengan tersampainya pesan dari lembaga itu, masyarakat akan lebih paham dengan kebijakan yang dikeluarkan BI.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Irfan Farulian mengatakan bahwa informasi kebijakan-kebijakan terbaru BI tetap harus dipublikasikan

Kebijakan BI itu, lanjut dia, di antaranya,
perkembangan teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang memudahkan dan mempercepat transaksi dalam perdagangan.

Irfan menjelaskan ada beberapa kebijakan BI pada 2023, yakni meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Patimban dan pendukungnya.

Kedua mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1.

Kemudian harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri seperti Kendaraan Ramah Lingkungan.

Keempat kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerja sama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra (Thailand dan Malaysia) perluasan kerja sama Local Currency Settlement untuk investasi dan pengembangan sistem pembayaran melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran QRIS.

"Mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan (green financing) dan promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur," jelasnya.