Alokasi penanganan jalan nasional dan daerah Rp203,5 triliun pada 2023, Sumatera terbesar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alokasi penanganan ruas jalan nasional dan jalan daerah (tol dan non tol) mencapai Rp203,5 triliun pada 2023.

"Dari jumlah tersebut, Pulau Sumatera mendapatkan alokasi yang paling besar," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Alokasi itu terdiri dari alokasi jalan nasional Rp87,4 triliun, jalan baru (693 kilometer/km) Rp13,8 triliun, pembangunan jembatan (16.076 meter/m) Rp4,7 triliun, preservasi jalan (50.299 km) Rp22,2 triliun, preservasi jembatan (549.857 m) Rp3,5 triliun, rehabilitasi atau rekonstruksi jalan daerah Rp14,6 triliun, dan jalan tol Rp5,5 triliun.

Kemudian, pengadaan lahan jalan Rp23 triliun, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II (penyertaan modal negara/PMN) Rp28,9 triliun, jalan daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp12,6 triliun, serta jalan daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau transfer ke daerah (APBN/TKD) Rp74,6 triliun.
Menkeu memerinci, alokasi penanganan ruas jalan nasional dan daerah di Pulau Sumatera mencapai Rp71,5 triliun, yang diberikan untuk jalan baru sepanjang 119 km sebesar Rp1 triliun, preservasi jalan 14.773 km sebesar Rp9,7 triliun, serta pembangunan jembatan 6.447 m sebesar Rp900 miliar.

Selanjutnya, untuk preservasi jembatan 141.469 m sebesar Rp800 miliar, jalan melalui DAK Rp3,8 triliun, JTTS Rp3,3 triliun, JTTS tahap II RP28,9 triliun, pengadaan lahan jalan Rp2,8 triliun, dan jalan daerah Rp20,3 triliun.

Alokasi anggaran terbesar kedua diberikan untuk Pulau Jawa sebesar Rp54,1 triliun, yang meliputi jalan baru sepanjang 43 km sebesar Rp1,5 triliun, preservasi jalan 7.644 km sebesar Rp8,3 triliun, serta pembangunan jembatan 1.899 m sebesar Rp1 triliun.

Kemudian, untuk preservasi jembatan 111.849 m sebesar Rp600 miliar, jalan tol Serang-Panimbang Rp700 miliar, jalan tol Semarang-Demak Rp1,5 triliun, jalan melalui DAK Rp1 triliun, pengadaan lahan jalan Rp20,2 triliun, dan jalan daerah Rp19,3 triliun.

Sri Mulyani melanjutkan, alokasi anggaran terbesar selanjutnya diberikan untuk pembangunan jalan di Kalimantan yakni senilai Rp33,4 triliun, terdiri dari pembangunan jalan baru sepanjang 267 km sebesar Rp9,6 triliun, preservasi jalan 9.214 km sebesar Rp5,7 triliun, serta pembangunan jembatan 2.976 m sebesar Rp1,3 triliun.

Lalu, preservasi jembatan 103.478 m sebesar Rp500 miliar, jalan melalui DAK Rp1,6 triliun, dan jalan daerah Rp14,7 triliun.

Alokasi anggaran di Maluku dan Papua merupakan terbesar keempat yakni Rp19,5 triliun yang terdiri dari pembangunan jalan baru sepanjang 125 km sebesar Rp1,1 triliun, preservasi jalan 8.135 km sebesar Rp4,4 triliun, pembangunan jembatan 2.676 m sebesar Rp1,1 triliun, preservasi jembatan 74.198 m sebesar Rp800 miliar, jalan melalui DAK Rp2,6 triliun, dan jalan daerah Rp9,6 triliun.

Di Sulawesi, kata dia, alokasi diberikan senilai Rp17,3 triliun meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 41 km sebesar Rp300 miliar, preservasi jalan 9.502 km sebesar Rp6,3 triliun, pembangunan jembatan 1.526 m sebesar Rp300 miliar, preservasi jembatan 87.243 m sebesar Rp600 miliar, jalan melalui DAK Rp2,5 triliun, dan jalan daerah Rp7,3 triliun.

Terakhir di Bali dan Nusa Tenggara, alokasi anggaran mencapai Rp7,7 triliun meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 44 km sebesar Rp300 miliar, preservasi jalan 4.090 km sebesar Rp2,5 triliun, pembangunan jembatan 552 m sebesar Rp100 miliar, preservasi jembatan 31.620 m sebesar Rp200 miliar, jalan melalui DAK Rp1,2 triliun, dan jalan daerah Rp3,4 triliun.

"Seluruh pembangunan ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kami berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut," tutur Bendahara Negara ini.