PPNI harap Gubernur Lampung dukung program OVON

id Lampung,Bandarlampung,PPNI

PPNI harap Gubernur Lampung dukung program OVON

Ketua DPP PPNI, Harif Fadhillah, saat memberikan sambutan Pelantikan Pengurus, Dewan Pertimbangan, dan Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPW PPNI Provinsi Lampung. Kamis, Bandarlampung, (31/1/2022). (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Bandarlampung (ANTARA) - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengharapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dapat mendukung program one village one nurse (OVON) atau satu desa satu perawat di provinsi tersebut.

"Program OVON ini juga sudah kami sampaikan ke beberapa kementerian terkait dalam rangka memberikan petunjuk dan pedoman teknis dalam pelaksanaan program perawat desa," kata Ketua DPP PPNI, Harif Fadhillah, di Bandarlampung, usai Pelantikan Pengurus, Dewan Pertimbangan, dan Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPW PPNI Provinsi Lampung, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa program OVON merupakan hasil pemikiran atau kontribusi dari PPNI setelah melakukan evaluasi di enam kabupaten dan kota di Sulawesi Utara serta daerah-daerah di provinsi lain dimana terdapat indikator peningkatan dalam persoalan kesehatan masyarakat di desa, baik itu stunting, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) ataupun lainnya.

"Program OVON ini merupakan salah satu tanggung jawab dan kontribusi PPNI terhadap masyarakat, namun begitu pihaknya pun tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan publik ataupun pelayanan kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPNI Lampung, Puji Sartono, menjelaskan program OVON di provinsi ini baru terdapat di beberapa daerah dan belum merata di 15 kabupaten dan kota.

"Yang sudah ada satu desa satu perawat itu di Lampung Selatan, Lampung Barat, Kota Bandarlampung dan Kota Metro. Sehingga ini belum maksimal seperti provinsi lain yang hampir merata," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menegaskan akan melakukan pembicaraan kepada seluruh kepala daerah agar mereka dapat mendukung program OVON ini.

"Saya akan bicarakan kepada daerah-daerah agar masing-masing desa ada satu perawat, syukur kalau ada PNS, tapi pada umumnya honorer.  Jika yang ditempatkan PNS maka nanti harus diberikan insentif tapi kalau honorer dibayar melalui dana desa," ujarnya.