Kominfo mengajak pemangku kepentingan konsolidasi isu digital nasional

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mira Tayyiba, mengajak semua pemangku kepentingan (stakeholders) dari pemerintah, industri dan kelompok masyarakat untuk berkolaborasi dalam menunjukkan kepemimpinan di sektor digital menyusul Digital Economy Working Group (DEWG) di G20 Indonesia.

"Mari kita gunakan kesempatan Presidensi G20 Indonesia tidak hanya untuk memperlihatkan kepemimpinan Indonesia di sektor digital ke komunitas global, tetapi juga menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasi isu digital di ranah nasional," kata Mira dikutip dari siaran pers, Kamis.

Sekjen Kementerian Kominfo juga menyatakan bahwa sektor digital dalam Presidensi G20 Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan semua isu yang dibahas dalam Sherpa Track, Finance Track, Working Group dan Engagement Group.

Sekjen Mira selaku Chair DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG mengangkat tiga isu prioritas, yaitu Konektivitas dan Pemulihan Pasca-COVID-19 (Connectivity and Post COVID-19 Recovery), Talenta dan Literasi Digital (Digital Skills and Literacy), dan Arus Data Lintas Batas Negara yang Terpercaya (Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust).

Lebih lanjut, ia mencontohkan pemanfaatan teknologi dan ruang digital selama pandemi COVID-19. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia didorong belajar untuk adaptif, menyesuaikan dengan keharusan pembatasan mobilitas dan interaksi fisik.

Mengenai pertumbuhan ekonomi digital, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Mira menyatakan ada peningkatan pemanfaatan platform digital untuk kegiatan ekonomi. Tak hanya itu, Kementerian Kominfo juga mencatat adanya penambahan startup digital unicorn selama pandemi.

Meskipun Indonesia adaptif dengan teknologi digital, Mira mengakui masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki kesempatan dalam menggunakan layanan digital. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membahas isu digitalisasi dan keberpihakan kepada semua elemen masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.

"Kami sangat memperhatikan isu ini, karena jika tidak kita respon secara cepat dan tepat, kesenjangan justru akan melebar atau yang disebut dengan digital paradox. (Teknologi) digital yang seharusnya dapat meminimalisir gap, membuat kita bisa selalu terhubung, tetapi ternyata selama pandemi karena intensitas sangat tinggi, bagi yang tidak memiliki (akses digital) justru akan terisolir," jelasnya.

Kementerian Kominfo pun senantiasa mengingatkan agar dari sisi hilir pengguna dan hulu penyedia layanan agar terus mengembangkan model bisnis. Menurut Mira, hal itu diperlukan untuk mendorong pemulihan dan menghadapi tantangan kemunculan platform digital.

Melalui DEWG, Indonesia berupaya mengikis dan mengurangi berbagai kesenjangan di sektor digital. Hal itu dilaksanakan dengan memegang prinsip transformasi digital Indonesia yang sejalan dengan kepentingan global.

"Jadi kita mengangkat inklusivitas, produktivitas, empowering dan juga sustainability. Bukan saja semua pihak harus bisa memanfaatkan teknologi digital, tapi juga bisa menciptakan nilai dari pemanfaatan tersebut secara berkelanjutan," tegasnya.