Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) yang menjadi tersangka dugaan korupsi, bergabung ke KPK sejak 1 April 2019 dengan hasil tes menunjukkan di atas rata-rata.
"Saudara SRP masuk KPK tanggal 1 April 2019," kata Firli saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4) malam.
Stepanus bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara tahun 2020-2021.
"Hasil tesnya menunjukkan sebagai berikut. Potensi di atas rata-rata di atas 100 persen, yaitu di angka 111,41 persen. Hasil tes kompetensi di atas 91,89 persen. Artinya, secara persyaratan mekanisme rekrutmen tidak masalah," ujar Firli.
Baca juga: KPK menahan penyidik dan pengacara dalam kasus Wali Kota Tanjungbalai
Kendati demikian, Firli pun menyatakan bahwa seseorang dapat berbuat korupsi karena berkurangnya integritas.
"Tetapi kenapa terjadi. Saya pernah sampaikan ke rekan-rekan semua bahwa korupsi terjadi karena berkurangnya integritas. "Corruption equal to power plus authority minus integrity". Itulah yang harus kita jaga bagaimana kita bisa memperkuat integritas," ujar Firli pula.
Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK, dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar.
Baca juga: Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju diduga terima Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai
"MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia/swasta) teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar," kata Firli.
Ia menyatakan pembukaan rekening bank oleh Stepanus dengan menggunakan nama Riefka dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur.
"Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK," ungkap Firli.
Baca juga: KPK sebut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kenalkan penyidik dengan Wali Kota Tanjungbalai
Kemudian, dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial, kata Firli, lalu diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta.
Selain itu, KPK menduga Stepanus tidak hanya menerima uang dari Syahrial.
"MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta, sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar Rp438 juta," kata dia lagi.
KPK akan mendalami penerimaan uang dari pihak lain tersebut.
