Jakarta (ANTARA) - Pengembangan wisata Borobudur dinilai perlu mempertajam koordinasi antara berbagai lembaga terkait terutama dengan lebih melibatkan pemerintah daerah serta tentu saja masyarakat di sekitarnya dalam mengelola kawasan pariwisata terkemuka tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam rilis yang diterima, Senin, menyoroti sulitnya sinkronisasi serta koordinasi Badan Otoritas Borobudur (BOB), dan badan pengelola yang belum terbentuk berakibat pada kurangnya keterlibatan pemda dan masyarakat dalam mengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.
"Sinkronisasi dan koordinasi antara pihak terkait merupakan hal penting untuk mengembangkan wisata Borobudur," kata Abdul Fikri Faqih.
Baca juga: PT Angkasa Pura I salurkan bina lingkungan dorong pengembangan kawasan wisata Borobudur
Politisi PKS itu mengemukakan bahwa dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi, diharapkan Kawasan Borobudur dapat memberi kemanfaatan dari sisi ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sebagaimana diketahui, Fikri telah memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam meninjau Kawasan Pariwisata Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/11).
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyatakan masih terdapat banyak tantangan dan persoalan yang nemerlukan perbaikan terkait pengelolaan Kawasan Wisata Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional.
Menurut Putra Nababan, terdapat berbagai hal yang perlu disinergikan dan menjadi perhatian berbagai pihak terkait pengelolaan Kawasan Borobudur.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, baik pemerintah pusat, pemda, Badan Otoritas Borobudur (BOB) serta seluruh stakeholder terkait tata kelola Kawasan Wisata Borobudur yaitu mengenai penyusunan perencanaan pengembangan, seperti Rencana Induk, Amdal, Detail Engineering Detail (DED) serta beragam fasilitas pengembangannya.
Baca juga: PLN bakal membangun gardu induk dukung pengembangan wisata Borobudur
Ia juga menilai bahwa sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan salah satu tantangan dalam mengantisipasi antusiasme wisatawan ke Borobudur.
Terkait dengan Borobudur, PT Angkasa Pura I (Persero) telah mendorong pengembangan kawasan wisata Borobudur dengan menyalurkan dana bantuan program bina lingkungan di wilayah Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Bigaran, Borobudur, Kabupaten Magelang.
General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, Agus Pandu Purnama di Magelang, Jumat (22/11), mengatakan sebagai wujud komitmen BUMN ini untuk memajukan perekonomian masyarakat kawasan wisata Borobudur melalui CSRnya menyalurkan bantuan.
Baca juga: Presiden menilai kemajuan pengembangan destinasi wisata masih lambat
Pengembangan wisata Borobodur perlu pertajam koordinasi libatkan warga
Siluet stupa Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/wsj.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam rilis yang diterima, Senin, menyoroti sulitnya sinkronisasi serta koordinasi Badan Otoritas Borobudur (BOB), dan badan pengelola yang belum terbentuk berakibat pada kurangnya keterlibatan pemda dan
