Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berjanji segera menindaklanjuti beberapa permintaan masyarakat Suku Dayak di Kalimantan terkait pemberian lahan seluas lima hektare per keluarga dan lapangan pekerjaan.
Ia mengatakan pihaknya akan menyampaikan keinginan masyarakat Dayak untuk diberikan lahan seluas lima hektare per keluarga beserta sertifikat gratis dan adanya hutan adat minimal 10 hektare kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar bisa diakomodasi dengan baik.
“Tentunya nanti akan kami sampaikan ke Kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut,” katanya saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis.
Di sisi lain, ia belum dapat memastikan luas lahan yang akan disiapkan oleh pemerintah sebab hal tersebut merupakan kewenangan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
"Itu Menteri ATR yang lebih bisa menjawab," ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan berbagai pembangunan ibu kota baru tidak hanya fokus mengembangkan wilayah inti yang menjadi tujuan, melainkan juga berbagai wilayah kota penyangga di sekitarnya.
Serta pemerintah juga telah mempertimbangkan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk lokal.
“Termasuk bagaimana caranya membangun masyarakat lokal sehingga mereka nanti bisa berbaur dengan mudah di ibu kota baru tersebut,” katanya.
Sementara itu, terkait permintaan masyarakat Suku Dayak yang ingin diprioritaskan dengan diberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan di ibu kota baru juga akan ditindaklanjuti oleh Bambang.
Ia mengatakan bahwa pemerintah memang membutuhkan partisipasi dari semua pihak selama masa pemindahan ibu kota baru dan akan mendahulukan adanya ketersediaan tenaga kerja dari penduduk lokal.
Bambang menambahkan, pihaknya akan memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat lokal dalam waktu dekat sehingga jika ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah jadi mereka akan mendapat peluang yang baik.
“Itu pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begitu besar tapi pada saat yang sama akan diberikan pelatihan sehingga saat kotanya beroperasi tetap mendapat peluang bekerja yang baik,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dagut H Djunas berharap pemerintah bisa memberikan lahan seluas lima hektare per keluarga dan 10 hektare hutan adat untuk 285 desa masyarakat Dayak.
Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus juga berharap pemerintah bisa memprioritaskan masyarakat Suku Dayak dengan memberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan agar dapat berkontribusi memajukan pembangunan Indonesia.
Baca juga: Perjuangkan aspirasi Suku Dayak kepada Presiden
Berita Terkait
Abdi "Slank" masuk jajaran komisaris Telkom
Jumat, 28 Mei 2021 22:11 Wib
Menteri: Varian baru virus corona B 117 belum ganggu kinerja vaksin COVID
Selasa, 2 Maret 2021 19:36 Wib
Menristek sebut satu unit GeNose mampu tes 100.000 skrining COVID-19
Rabu, 3 Februari 2021 9:04 Wib
Bibit vaksin Merah Putih diserahkan ke Bio Farma pada Maret
Selasa, 19 Januari 2021 20:56 Wib
Ibu berperan besar dalam bentuk generasi berkualitas
Selasa, 22 Desember 2020 11:51 Wib
Menristek: Vaksin COVID-19 harus aman
Selasa, 27 Oktober 2020 22:10 Wib
Presiden Jokowi terima laporan hasil riset 3T COVID-19
Senin, 12 Oktober 2020 13:45 Wib
Indonesia mampu produksi awal 200 ventilator portabel pada Mei 2020
Kamis, 23 April 2020 19:42 Wib