Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI Wilayah III Dian Patria mengungkapkan Provinsi Lampung berpotensi masuk peringkat empat nasional pencegahan korupsi hasil evaluasi capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun ini.
"Semester pertama ini sangat bagus, dibandingkan daerah lainnya. Namun yang dilihat adalah capaian akhir tahun. Kalau tahun kemarin mampu mencapai peringkat empat nasional, maka tahun ini minimal juga harus peringkat empat. Untuk itu, kita harus saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut," ungkap Dian Patria, di Bandarlampung, Senin.
Dian mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung karena secara umum pemerintah daerah setempat memperoleh nilai 67 persen pada Semester I 2019.
Ketua Korsupgah KPK-RI Wilayah III itu menjelaskan kehadirannya untuk memberikan pengarahan dan evaluasi capaian MCP Semester I tahun 2019.
Pemerintah Provinsi Lampung dan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI bersama-sama melakukan evaluasi capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) dan rencana akksi tematik Semester pertama tahun 2019 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di Provinsi Lampung.
"Kegiatan ini sebagai bagian dalam melakukan fungsi kolaborasi dan mempercepat akselerasi dalam mewujudkan clean government dan good governance di Provinsi Lampung," jelasnya.
Adapun fokus rencana aksi tematik semester pertama tahun 2019 di Provinsi Lampung salah satunya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung, karena dalam kurun waktu satu tahun terdapat tiga OTT yang berkaitan dengan PBJ. Dan Lampung siap menjadi prioritas perbaikan tata kelola PBJ LPSE secara nasional.
Terkait sinergitas dengan KPK tersebut, Pejabat Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menggarisbawahi misi kedua Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dengan memberikan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Pemerintahan yang bersih itu, menurut Fahrizal, harus transparan dan akuntabel karena menjadi perhatian dan harapan publik.
"Itulah sebabnya, pemerintah perlu mereposisi perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui evaluasi ini diharapkan mampu mewujudkan clean government dan good governance di Provinsi Lampung," ujar Fahrizal.
KPKBaca juga: Pemprov Lampung bangun sinergitas dengan KPK terkait pencegahan korupsi
Berita Terkait
Pemprov Lampung: Program 3 juta rumah dukung pengurangan kawasan kumuh
Senin, 16 Desember 2024 14:49 Wib
UMP Lampung 2025 ditetapkan Rp2,893juta
Rabu, 11 Desember 2024 19:57 Wib
UMP DKI Jakarta 2025 naik 6,5 persen jadi Rp5,396 juta
Rabu, 11 Desember 2024 9:04 Wib
Aset bangunan dan tanah Masjid Al-Bakrie milik Pemprov Lampung
Senin, 9 Desember 2024 14:41 Wib
UMP Kalteng 2025 ditetapkan sebesar Rp3,4 juta
Senin, 9 Desember 2024 5:09 Wib
Pj Gubernur Lampung Samsudin: Kepala daerah terpilih harus penuhi janji politik
Minggu, 8 Desember 2024 19:06 Wib
Rp2,16 triliun alokasi APBD 2024 Lampung untuk pengentasan kemiskinan
Jumat, 6 Desember 2024 18:38 Wib
Pemprov Lampung lakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan jelang Natal
Jumat, 6 Desember 2024 17:52 Wib