Kata Wakapolda , berita Hoaks Kian Masif Jelang Pemilu

id Wakapolda Lampung Brigjen Teddy, Hoaks, bohong, pemilu

Wakapolda Lampung Brigjen Teddy Minahasa (Antara Lampung/HO)

Kepolisian untuk menangkal penyebaran berita hoaks,  yang utama  adalah dengan mengimbau dan mengedukasi masyarakat
Tanggamus (ANTARA) - Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa menegaskan, Polri terus berupaya semaksimal mungkin untuk menangkal berita-berita hoaks (bohong),  mengingat menjelang Pemilu 2019 kontennya kian masif beredar. 

"Kepolisian untuk menangkal penyebaran berita hoaks,  yang utama  adalah dengan mengimbau dan mengedukasi masyarakat, " kata Teddy,  pada dialog interaktif Pemilu Damai,  Aman,  dan Sejuk 2019, di Tanggamus,  Senin. 

Hal tersebut, lanjutnya, agar masyarakat tidak menghasilkan berita hoaks dan  tidak terprovokasi oleh berita bohong tersebut. 

Selanjutnya, adalah upaya mengedukasi masyarakat agar cerdas, cermat, serta bijak dalam menerima dan mengelola sebuah informasi. 

"Karena jelas pelaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," ujarnya. 

Karena itu, menurutnya, masyarakat juga perlu diedukasi, diberi pengetahuan dan wawasan bahwa produksi dan penyebaran hoaks itu, ada konsekuensi hukumnya. 

"Tidak dipungkiri, terkadang pelaku melakukan itu karena mereka nggak tahu ada sanksi hukumnya. Itulah pentingnya upaya edukasi," ujar Wakapolda. 

Selain itu, upaya preventif dan persuasif, dengan mengintensifkan patroli siber. Intensitas patrolinya 24 jam dengan tugas utamanya adalah menangkal aksi-aksi hoaks di dunia maya yang dapat memicu kerusuhan massal dan aksi anarkis. 

"Dan pada upaya represif, kepolisian akan tegakkan hukum pada para pelaku yang memang bisa ditangkap," tegasnya. 

Terkait perkara-perkara ITE dari Polres yang penanganannya dilakukan oleh Polda, Teddy Minahasa menjelaskan, perkara ITE memang perlu ditangani secara khusus. 

"Penanganan ITE, tipologi dan struktur di dalam Polri sendiri, adanya di tingkat Polda. Ditangani Direktorat Kriminal Khusus. Subdit-nya juga khusus. Jadi alasannya karena lebih pada aspek struktural saja. Saya rasa kalau tipologi dan strukturnya membolehkan Polres menangani (ITE), saya yakin bisa. Tapi sekali lagi, karena (ITE) ini sifatnya agak strategis, lebih afdol kalau Polda yang menangani," terang Teddy Minahasa.
Pewarta :
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar