Hary Tanoe: Elite Politik Seharusnya Urus Keterpurukan Ekonomi

Pringsewu, Lampung (ANTARA Lampung) - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengingatkan elite politik seharusnya lebih mementingkan mengurus tatanan perekonomian masyarakat di negeri ini agar dapat bangkit dari keterpurukan.

"Elite politik tidak usahlah saling tuding pada persoalan yang belum tentu kebenarannya, lebih baik mengurusi keterpurukan perekonomian masyarakat sekarang ini," katanya menanggapi persoalan pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto di Pringsewu, Lampung, Rabu (16/12).

Menurut Hary Tanoe, yang lebih penting saat ini adalah menyikapi bagaimana keberlangsungan perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan PT Freeport Indonesia tersebut.

"Kalau memang sarat dengan adanya upaya tindak pidana korupsi, tinggal putuskan saja agar tidak lagi diperpanjang kontraknya," katanya.

Kondisi perekonomian Indonesia, kata Hary Tanoe, makin terpuruk dengan berbagai persoalan yang masih terus terjadi seperti halnya impor produksi pangan yang tinggi serta penurunan ekspor.

"Saya berharap elite-elite dapat melihat secara saksama sehingga apa yang diputuskan itu tidak dengan nilai politis agar tak berdampak buruk bagi masyarakat," katanya.

Ia juga menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terpaku dalam tindak pidana korupsi pejabat atau mereka yang memiliki nama besar.

"Penindakannya belum pada berapa nilainya, padahal nilai harus yang menjadi prioritas utama," ujarnya pula.

Apalagi, lanjut dia, persoalan demi persoalan negeri ini masih terus terjadi serta menunggu penyelesaian secara bijak.

"Faktor nilai ini akan sangat berguna bagi perkembangan Indonesia karena besarnya nilai korupsi yang terungkap dapat mengembalikan anggaran ke kas negara," ujarnya.

Terkait dengan kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Hary Tanoe menilai masyarakat Indonesia masih belum siap menghadapi perubahan tersebut.

"Saya lihat berbagai penurunan di sektor produksi, khususnya di sisi ekspor turun hingga Rp2,5 triliun, ini menjadi pukulan yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Penurunan di sektor produksi, katanya lagi, akan berdampak pada penurunan jumlah pegawai atau akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan.

"Penopang perekonomian negeri ini sedang terpuruk sehingga perlu upaya serius dalam mengahadapi persoalan bangsa tanpa dipolitisasi penyelesaiannya," katanya.

Ke depan, pihaknya akan terus memberikan pemahaman dengan berbagai program yang menyentuh masyarakat sebagai penunjang peningkatan "skill" atau pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi perubahan ekonomi negeri ini.