Jakarta (ANTARA Lampung) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar aset inventaris Pramuka seperti lapangan terbuka jangan sampai berubah menjadi lahan komersial sehingga tak ada lagi tempat untuk melatih jiwa dan raga, jambore serta berkemah.
"Bagaimana mungkin Pramuka bisa baik kalau sarana seperti lapangan terbuka tak ada. Makanya aset milik Pramuka jangan dijual dijadikan mal, ruko atau hotel," kata Jusuf Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Se-Indonesia dan Pertemuan Sekretaris Kwarda Tahun 2014 di Jakarta, Sabtu.
Hadir dalam acara itu Ketua Kwartir Nasional Adhyaksa Dault serta seratusan pimpinan Kwarda dari berbagai daerah di Tanah Air.
Dia juga mengkritik jika ada pengurus Pramuka yang menjual inventaris lahan terbuka yang seharusnya bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan dan latihan Pramuka.
Menurut Jusuf Kalla, dengan memiliki lahan atau lapangan terbuka maka generasi muda bisa rutin untuk berlatih Pramuka sehingga bisa membentuk jiwa dan raganya.
"Jadi kalau ada ketua Kwarda di daerah yang mendapat hibah lahan terbuka lalu diubah menjadi kebun sawit dan saat ini ditahan, ya wajar saja. Kan memang peruntukannya untuk kegiatan Pramuka," kata wapres.
Revitalisasi
Dikatakan Jusuf Kalla pula Pramuka juga harus direvitalisasi dengan mengembalikan kepada tujuan awal yaitu membangun jiwa dan raga sehingga keberadaannya benar-benar dapat berfungsi dan berguna bagi masyarakat.
"Saat ini yang terjadi adalah generasi menggunakan baju Pramuka berwarna coklat dengan lambang-lambangnya namun tak tahu makna apa itu maknanya. Saya pikir bukan begitu cita-cita yang diinginkan oleh pendiri Pramuka Baden Powell," kata Jusuf Kalla.
Menurut Wapres, makna Pramuka saat ini banyak yang tidak mengetahui mengingat generasi muda tidak mempelajari mengenai arti Pramuka itu sendiri.
Untuk menjadi Pramuka, kata wapres, seseorang harus memahami dan latihan tidak hanya sekedar menggunakan pakaian berwarna coklat serta hanya ikut dalam berbagai kegiatan seperti jambore dan kemah.
"Kalau sudah jambore mulai dari bupati sampai supir semua menggunakan pakaian Pramuka. Lalu untuk apa kita yang berlatih sejak awal untuk menjadi Pramuka dan berhak memakai pakaian Pramuka kalau semua orang bisa pakai baju coklat?," kata Wapres.
Adhyaksa Dault mengatakan aset Pramuka harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga tidak berubah menjadi lahan komersial yang dikelola oleh swasta.
"Aset Pramuka berbentuk tanah dan gedung. Itu bukan hanya milik Kwarna tapi juga milik semua Kwarda bahkan juga milik bangsa Indoensia sehingga harus dikelola dengan integritas tinggi, transparan dan akuntabel," katanya.
Adhyaksa mengatakan menginventarisasi aset Pramuka mengelola serta mempertahankan sebagai aset nasional merupakan salah satu program penting dirinya sebagai ketua terpilih periode 2013-2018.
