Lampung Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Provinsi Lampung, mematangkan strategi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Aula Krakatau, Kantor Bupati setempat, Rabu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan Supriyanto di Kalianda, Rabu, mengatakan bahwa FGD menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pembangunan lintas sektor yang terintegrasi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
"Melalui forum ini, kita menyusun strategi pengembangan wilayah dan merumuskan program prioritas yang terintegrasi. Sehingga arah pembangunan Lampung Selatan selaras dengan tujuan jangka panjang daerah," katanya.
Menurut dia, FGD tersebut merupakan tahapan penting untuk menghasilkan dokumen resmi yang akan menjadi panduan pembangunan Lampung Selatan yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, dia menekankan forum tersebut bertujuan untuk menyatukan kesamaan persepsi antarpemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam kegiatan FGD itu, Supriyanto juga menyampaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang membutuhkan kajian strategi berbasis kewilayahan.
Ia mengatakan, kajian tersebut penting dilakukan agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang.
“Selain RPJMD, kita juga harus segera merampungkan revisi RTRW dan menurunkannya ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” ucapnya.
Selanjutnya, Tim Leader Project Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Dimastanto juga memaparkan tujuh isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Tujuh isu itu yakni peluang aglomerasi Metropolitan Bandarlampung, menangkap dampak turunan dari kawasan industri, potensi pengembangan desa berbasis ekonomi kerakyatan dalam hal ini pertanian, perikanan, dan desa wisata, potensi wisata melalui wisata premium dan minat khusus, ketahanan dalam menghadapi ancaman bencana, kualitas layanan dasar dan infrastruktur, serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong pembangunan wilayah.
"Tujuh isu strategis tersebut akan menjadi pijakan dalam perumusan strategi dan program pengembangan wilayah," ujar dia.
