Lampung Barat (ANTARA) - Bupati Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus meminta kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut, untuk tidak mengibarkan bendera One Piece jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
“Saya melarang adanya gerakan pengibaran bendera One Piece menjelang hari kemerdekaan RI di Lampung Barat. Tindakan ini dapat mencederai kehormatan simbol negara dan memicu kekhawatiran akan melemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan,” kata Bupati Lambar Parosil Mabsus saat dihubungi dari Lampung Selatan Senin.
Ia pun juga mengajak seluruh warga untuk menyambut HUT ke-80 RI dengan penuh kebanggaan, semangat menjaga persatuan, serta menghormati simbol-simbol negara sebagai warisan berharga para pejuang.
Ia turut menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dalam menegakkan dan menjaga bendera merah putih sebagai simbol harga diri dan kedaulatan bangsa.
"Bayangkan, para pahlawan kita dulu bukan hanya menegakkan bendera. Nyawa pun mereka korbankan, harta mereka serahkan. Mereka berperang di hutan, berjalan dalam kelaparan, bahkan ada yang berhari-hari tanpa makan. Hari ini, kita hanya diminta mengibarkan merah putih. Masa iya, kita lupa dengan sejarah kemerdekaan,” ucapnya.
Bupati mengingatkan bahwa usia kemerdekaan RI yang memasuki 80 tahun bukanlah usia muda. Bangsa ini, lanjut dia, sudah cukup matang untuk memperkuat rasa nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air.
"Tantangan hari ini bukan sekadar bicara soal bendera, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan dengan semangat perjuangan dan karya nyata," tegasnya.
"Aksi pengibaran bendera One Piece ini bergerak secara sistematis. Saya berpendapat saat ini tidak sedikit kelompok yang menginginkan terjadinya kemunduran bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Baca juga: Bupati Lampung Barat minta petugas puskesmas tingkatkan pelayanan
Baca juga: Bupati Lampung Barat minta OPD segera tuntaskan program prioritas
Baca juga: Bupati Lampung Barat lantik 13 pejabat pimpinan tinggi pratama
