Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta lembaga jasa keuangan untuk memberi kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM untuk mendukung pelaku UMKM sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Saat berbicara pada BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis, Teten, mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021, menyebutkan 47 persen kebutuhan pembiayaan ke UMKM belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan.
"Pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM. Hal ini mengingat UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai penyedia lapangan pekerjaan, berkontribusi terhadap PDB, termasuk terhadap ekspor," katanya.
Teten mengungkapkan sebuah studi oleh Ernst and Young dan AFPI pada tahun 2023 memprediksi kesenjangan yang makin besar antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan bagi UMKM pada tahun 2026.
Ia memperkirakan kebutuhan pendanaan UMKM akan mencapai Rp4.300 triliun, sementara pasokan dana hanya mencapai Rp1.900 triliun. Hal ini menunjukkan kekurangan dana yang signifikan bagi UMKM pada masa depan.
Menkop UKM menyebutkan separuh dari pelaku UMKM Indonesia ada pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Namun, serapan kredit UMKM pada sektor-sektor ini justru masih rendah.
"Sebagai contoh di sektor pertanian 31 persen, dan perikanan baru sekitar 2 persen saja. Ke mana sebagian besar kredit UMKM? Ke sektor perdagangan karena potensi nonperforming loan (NPL)-nya rendah," ujar dia.
Menurut dia, inovasi kebijakan pembiayaan untuk UMKM perlu terus diperkuat seperti skema pembiayaan UMKM melalui rantai pasok sesuai amanah PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk memberikan kepastian UMKM dapat lebih berkembang dan pembayaran kredit UMKM lebih lancar.
Teten memandang perlu juga afirmasi dan kesungguhan untuk memberikan kemudahan pembiayaan sektor produktif seperti yang telah Jepang melalui Japan Finance Corporation (JFC), yang dapat menyalurkan lebih dari 60 persen ke sektor produktif.
Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, negara berkepentingan untuk melakukan penghapusan piutang macet UMKM di bank.
"Ini bertujuan untuk memberikan kelancaran akses pembiayaan baru bagi UMKM, termasuk harus ada perluasan dukungan asuransi penjaminan ke industri peer to peer landing (P2P) dan securities crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM," ucapnya.
Berita Terkait
Menkop UKM jajaki kerja sama pangan, UMKM dengan Vietnam
Kamis, 21 Maret 2024 20:27 Wib
Menkop UKM sebut banyak inovasi teknologi Itera yang bisa dibisniskan
Senin, 4 Maret 2024 21:18 Wib
Menkop UKM sebut kampus jadi tempat hasilkan wirausahawan baru
Senin, 4 Maret 2024 19:45 Wib
UKM-U Saintek Unila gelar pelatihan kesekretariatan untuk anggota
Selasa, 20 Februari 2024 9:03 Wib
UKM DCFC gelar apresiasi sineas muda Indonesia
Senin, 22 Januari 2024 15:03 Wib
Bursa Efek Indonesia siap permudah UKM masuk pasar modal
Selasa, 2 Januari 2024 21:27 Wib
Xl Axiata hadirkan solusi akses internet bagi UKM
Jumat, 29 Desember 2023 13:32 Wib
UKM Himpunan Kristiani gelar perayaan Natal bersama
Sabtu, 23 Desember 2023 9:15 Wib