"Kami sudah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah Ketua BKM serta sudah ada tersangka baru berinisial HI," kata Kepala Kejari Bengkulu Yunita Arifin di Kantor Wali Kota Bengkulu, Senin.
Kajari mengatakan .pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka HI terkait kasus korupsi dana Samisake 2013. Dalam perkara ini, penyidik berkomitmen menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas.
Beberapa waktu lalu, Kejari Bengkulu melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait dengan penyelidikan kasus korupsi program Samisake 2013.
Penggeledahan di Kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama dan di rumah Ketua BKM Maju Bersama, tepatnya di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu.
Dari hasil penggeledahan di dua titik tersebut, tim penyidik dari Pidsus Kejari Bengkulu membawa dua koper besar berisi ratusan lembar berkas yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi Samisake.
Sebelumnya, pihaknya menetapkan empat orang tersangka, yaitu Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH, dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri JL.
Berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI pada tahun 2019, ditemukan iuran macet oleh masyarakat penerima sebesar Rp13 miliar.
Sementara itu, berdasarkan dari hasil audit independen yang diminta oleh Pemkot Bengkulu, diketahui dari Rp13 miliar temuan tersebut ada Rp1 miliar yang telah disetor ke UPTD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Disebutkan pula masih tersisa Rp12 miliar lagi yang harus dilakukan pemulihan sesuai dengan saran BPK RI.
Dari hasil penggeledahan di dua titik tersebut, tim penyidik dari Pidsus Kejari Bengkulu membawa dua koper besar berisi ratusan lembar berkas yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi Samisake.
Sebelumnya, pihaknya menetapkan empat orang tersangka, yaitu Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH, dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri JL.
Berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI pada tahun 2019, ditemukan iuran macet oleh masyarakat penerima sebesar Rp13 miliar.
Sementara itu, berdasarkan dari hasil audit independen yang diminta oleh Pemkot Bengkulu, diketahui dari Rp13 miliar temuan tersebut ada Rp1 miliar yang telah disetor ke UPTD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Disebutkan pula masih tersisa Rp12 miliar lagi yang harus dilakukan pemulihan sesuai dengan saran BPK RI.
