Cegah hambatan serapan, Pemprov Lampung percepat belanja daerah

id Serapan apbd, apbd Lampung, Pemprov Lampung

Cegah hambatan serapan, Pemprov Lampung percepat belanja daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (kiri). ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengupayakan percepatan belanja daerah guna mencegah hambatan dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk belanja daerah kita percepat, pengadaan-pengadaan juga dipercepat supaya tidak ada hambatan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan untuk realisasi belanja daerah secara keseluruhan telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kalau secara administrasi tidak ada masalah, semua berjalan lancar, dan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling banyak menyerap belanja adalah yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur," katanya.

Dia melanjutkan meski OPD yang berkaitan dengan infrastruktur melakukan penyerapan yang cukup banyak, namun masih ada beberapa yang dalam proses.

"Jadi memang ada proses-proses tender dan lain sebagainya. Biasanya kalau menarik uang agak akhir, sehingga serapannya kecil tapi pekerjaan tetap berjalan dengan baik," ucapnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dalam laman djpk.kemenkeu.go.id, realisasi APBD murni Provinsi Lampung per 28 Juli 2023 yaitu dengan jumlah belanja daerah dari pagu anggaran Rp7.381,76 miliar baru terealisasi sebanyak 40,05 persen atau bila dikonversi Rp2.956,23 miliar.

Belanja daerah tersebut terinci penyerapannya untuk belanja pegawai terealisasi Rp1.173,34 miliar dari pagu Rp2.145,05 miliar, belanja barang dan jasa realisasinya Rp616,90 miliar dari pagu Rp1.783,97 miliar.

Selanjutnya belanja modal terserap Rp213,93 miliar dari pagu Rp1.250,02 miliar, belanja bunga realisasi Rp3,11 miliar dari pagu Rp3,55 miliar, belanja hibah realisasi Rp76,92 miliar dari pagu Rp689,74 miliar, belanja bantuan sosial terserap Rp0,12 miliar dari pagu Rp13,89 miliar, belanja tidak terduga serapnya Rp2,67 miliar dari pagu anggaran Rp31,50 miliar dan belanja bagi hasil dari pagu Rp1.464,04 miliar baru terealisasi Rp869,24 miliar.

Sedangkan untuk pendapatan daerah total terealisasi Rp3.159,70 miliar dari pagu Rp7.412,64 miliar.