Pamekasan (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) membeli sebanyak 10 ribu ton garam rakyat di Pulau Madura, Jawa Timur seharga Rp2 juta per ton, jauh lebih mahal dari harga yang berlaku di pasaran saat ini yang hanya Rp500 ribu per ton.
"Ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan moral kepada para petani garam di Pulau Madura, mengingat saat ini harga garam kurang berpihak kepada petani garam," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di sela-sela melakukan pertemuan dengan petani garam di Dusun Cangkreng, Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Jumat.
Keputusan membeli garam rakyat sebanyak 10 ribu ton dengan harga Rp2 juta per ton itu dilakukan, setelah Syaikhu berdialog langsung dengan perwakilan petani garam, mendengarkan keluh kesahnya, serta harga garam rakyat di tingkat petani.
Cara ini, kata dia, juga sebagai upaya menggugah komitmen pemegang kebijakan, agar tidak membebaskan para importir untuk melakukan impor garam.
Sebab, menurut Syaikhu, rendahnya harga garam itu, akibat tidak adanya proteksi pada importir garam, sehingga harga garam dalam negeri anjlok.
Pemerintah, kata dia, sebaiknya membatasi impor garam, dan membina para petani garam di Indonesia agar kualitas garam semakin nasional semakin baik, sehingga garam hasil produksi petani juga bisa layak untuk garam industri.
Rosyidi, petani garam di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan saat berdialog dengan Presiden PKS menjelaskan, harga garam per kilogramnya memang terus anjlok.
Ia menuturkan, pada tahun 2017 harga garam rakyat sempat mencapai Rp3 ribu per kilogram, atau Rp3 juta per ton.
"Setelah itu turun menjadi Rp2.500 per kilogram dan saat ini Rp500 per kilogram. Bagaimana kami sejahtera jika demikian kondisinya, yang ada kami menderita," keluhnya.
Kerugian petani terus bertambah, ketika sering turun hujan saat produksi garam masih berlangsung, ditambah lagi jalan menuju lahan pegaraman rakyat yang rusak.
"Karena jalannya banyak rusak, pernah suatu ketika mobil yang mengangkut garam terperosok dan jatuh ke sungai," tutur Rosyidi dalam kesempatan itu.
Oleh karenanya, ia berharap PKS dan para wakil rakyat dari partai itu bisa memperjuangkan nasib petani garam.
"Semoga Presiden PKS bisa memperjuangkan kami," harapnya.
Menanggapi keluhan itu, Syaikhu berjanji akan memperjuangkan nasib petani garam melalui anggota DPR RI maupun anggota DPRD, baik di provinsi dan kabupaten/kota, termasuk juga melalui kepala daerah dari PKS atau yang diusung PKS.
"Terutama untuk yang ada di DPRD karena bisa berjuang melalui perda," pesannya.
Selain dalam rangka berdialog secara langsung dengan petani garam di Pulau Madura, kedatangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu itu juga dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September itu.
Presiden PKS ini datang ke Pamekasan didampingi Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS Amin AK, Ketua Bidang Humas Ahmad Mabruri, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, Sekretaris Ahmadi, Ketua Bidang Tani dan Nelayan Alwi Burhanuddin, Ketua Bidang Humas DPW PKS Jatim Reni Astuti, juga Ketua DPD PKS Pamekasan Abdullah, serta pimpinan dan anggota DPRD Fraksi PKS Pamekasan.
Dalam kesempatan itu, Presiden PKS juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga Pamekasan terdampak COVID-19, dan selanjutnya berdialog dengan petani cabai di lokasi berbeda di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan.
Berita Terkait
Presiden Prabowo: Uang negara berasal dari keringat ratusan juta rakyat
Sabtu, 30 November 2024 7:15 Wib
Wahdi titip kepentingan rakyat Metro ke Bambang-Rafieq
Jumat, 29 November 2024 18:52 Wib
Prabowo berpesan kepala daerah terpilih harus bekerja untuk rakyat
Rabu, 27 November 2024 9:55 Wib
Menjamin hak suara pemilih dalam Pilkada 2024 di Pulau Sebesi
Rabu, 13 November 2024 11:40 Wib
Menteri PKP dan KPK bahas tanah koruptor untuk perumahan rakyat
Rabu, 6 November 2024 6:39 Wib
Calon Gubenur Lampung nomor Urut 02 komit beri pelayanan prima pada rakyat
Minggu, 3 November 2024 11:56 Wib
PTPN IV dukung peremajaan sawit rakyat
Jumat, 1 November 2024 14:36 Wib
Presiden Prabowo minta seluruh program subsidi tepat sasaran untuk rakyat
Rabu, 30 Oktober 2024 16:47 Wib