Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Media Askar memberi beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
"Kita berharap banyak kepada pemerintah belakangan ini," ujar Media dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.Ia memaparkan rekomendasi kebijakan tersebut yakni penguatan dukungan terhadap layanan kesehatan agar penyediaan shelter, oksigen, dan tenaga kesehatan bisa dipercepat serta peningkatan kualitas distribusi vaksin dan penyaluran bantuan sosial berbasis kondisi.
Kemudian, Media mengatakan, rekomendasi kebijakan ekonomi lain yang perlu diterapkan di tengah PPKM Darurat, yakni peningkatan penyerapan anggaran dan menghentikan pemberian dana yang tidak esensial seperti pengadaan alutsista, infrastruktur skala besar, serta insentif pejabat dan petinggi BUMN.
Dari sisi penerimaan negara, lanjut dia, kebijakan perpajakan melalui peningkatan pajak orang kaya perlu terus didorong karena hal tersebut merupakan cara paling efektif yang telah dilakukan beberapa negara pada masa sulit seperti ini.
Selain itu, menurut dia, konsistensi kebijakan penting diterapkan pemerintah untuk menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat saat Idul Adha, meski jika ada perpanjangan PPKM Darurat, kebijakan itu harus dilakukan berdasarkan bukti ilmiah.
"Komunikasi yang efektif penting dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat," ujar Media.
Sementara itu, ia menambahkan mobilitas masyarakat harus bisa ditekan setinggi mungkin, mulai dari pembatasan orang masuk ke Indonesia hingga langkah pencegahan penyebaran virus Delta ke daerah pedesaan dan luar Jawa.
