Jakarta (ANTARA) - Dari lima anggota BPK terpilih, empat di antaranya memiliki latar belakang partai politik, dan hanya satu pejabat karir. Kelima anggota BPK periode 2019-2024 dijadwalkan dilantik oleh Mahkamah Agung (MA), di Gedung MA, Jakarta, Kamis.
Kelima anggota BPK terpilih itu adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis.
Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai calon anggota BPK melalui pemungutan suara (voting) setelah menyelesaikan tahapan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR.
Hasil voting mencatat Pius Lustrilanang memperoleh 43 suara, Daniel Lumban Tobing dan Hendra Susanto yang masing-masing memperoleh 41 suara.
Sedangkan, Achsanul Qosasi mendapatkan 31 suara dan Harry Azhar Azis mengantongi 29 suara.
Setelah ditetapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui dan mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dalam rapat paripurna DPR ke- 11 masa sidang 2019-2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks MPR/DPR, Kamis (26/9).
"Apakah hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota BPK RI periode 2019-2024 dan pilihan yang sudah dilakukan oleh Komisi XI dapat disetujui," kata Agus Hermanto.
Anggota Dewan yang hadir pada rapat paripurna pun segera menjawab setuju dan Agus Hermanto kemudian mengetukkan palu, tanda kelimanya disetujui.
Pius Lustrilanang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra dan merupakan salah satu aktivis pergerakan nasional pada akhir 1990-an.
Daniel Lumban Tobing sebelumnya adalah politisi PDI Perjuangan dan sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.
Calon anggota lainnya yakni Achsanul Qosasi merupakan petahana yang sebelumnya merupakan politikus Partai Demokrat.
Begitu juga dengan Harry Azhar Azis, petahana yang sempat menjabat sebagai Ketua BPK, memiliki latar belakang sebelumnya sebagai politisi Partai Golkar.
Sedangkan, Hendra Susanto merupakan pejabat karir dari BPK dan menjabat sebagai Kepala Auditoriat I BPK.
Baca juga: BPK apresiasi kinerja pemda di Lampung kelola keuangan
