Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung menggagas gerakan serentak percepatan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten/kota di daerah itu, guna mewujudkan Lampung mantap Infrastruktur 2019 .
"Salah satu wujud gerakan serentak yakni perbaikan dilakukan secara terpadu dan bersinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada ekspose pembangunan infrastruktur jalan, di Bandarlampung, Rabu.
Ia menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota harus mengajukan program unggulan infrastruktur dan memprioritaskan jalan yang akan diperbaiki. "Jadi anggaran yang diajukan pada 2016 nanti memang merupakan prioritas," jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, Pemprov Lampung pada 2015 telah menganggarkan Rp1 triliun untuk perbaikan infrastruktur. Idealnya pembangunan infrastruktur minimal Rp3 triliun per tahun.
Namun demikian, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran infastruktur yang ada saat ini, yakni sebesar Rp1 triliun.
Selain itu, wagub juga mengusulkan ide guna menghidupkan kembali Mantri Jalan. Dengan membentuk enam Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) yang diharapkan perbaikan dan pembangunan jalan tidak bergantung pada anggaran proyek. Sehingga perbaikan dapat dilakukan terus menerus sepanjang tahun.
"Selain itu penanganan jalan pusat, provinsi, kabupaten dan kota juga harus jelas. Gagasan ini perlu dukungan kabupaten dan kota dan dituangkan dalam Kesepakatan," ungkap Wagub Lampung.
Kadis Binamarga Provinsi Lampung Budhi Darmawan menjelaskan, pihaknya menetapkan target kondisi jalan 85 persen mantap pada akhir 2019.
Berdasarkan RPJM 2015-2019, target 2015 kondisi jalan mantap 66 persen (1.123,85 km), pada 2016, 70 persen (1.191,97 km), tahun 2017, 75 persen (1.277,11 km), pada 2018, kondisi jalan mantap 80 persen (1.362,25 km) dan tahun 2019 kondisi jalan mantap mencapai 85 persen (1.447,39 km).
Pemprov Lampung gagas percepatan infrastruktur
Salah satu wujud gerakan serentak yakni perbaikan dilakukan secara terpadu dan bersinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota