Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio memperkirakan pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Partai penguasa, lanjut dia, tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta 2024.
"Kalau Anies tidak maju karena sudah diblok sama partai dan penguasa. Ya, Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong," kata pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu di Jakarta, Senin.
Jika PDIP dan PKS bersatu mengusung Anies, menurut dia, ini bisa menyulitkan Ridwan Kamil menang di Jakarta.
Namun, hal itu sulit terjadi karena adanya perbedaan gerbong secara politik maupun ideologi saat Pilkada 2017 dan Pilpres 2024.
Oleh karena itu, dia menyarankan pendukung Anies meniru cara Pro Jokowi (Projo) yang mendesak PDIP untuk mendukung Jokowi.
"Kalau ini pendukung Anies memprovokasi PDIP dengan PKS," kata Hendri.
Saat ini ada wacana terkait Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang akan mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024.
KIM Plus adalah koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda.
Di luar itu, PKB, PKS, dan NasDem disebut-sebut juga akan bergabung KIM, sehingga menjadi KIM Plus.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya masih mempertimbangkan untuk gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk pengusungan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Menurutnya pertimbangan itu bakal berdasarkan terkait kebersamaan dan kolaborasi antara para partai politik demi kebaikan Jakarta. Menurutnya kebaikan bagi Indonesia pun masih akan ditentukan dari Pilkada Jakarta.
"Indonesia membutuhkan kolaborasi, termasuk di Jakarta. Dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8).
Dia menjelaskan istilah KIM Plus itu muncul dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu. Dia pun menganggap bahwa KIM Plus itu nantinya menjadi kolaborasi semua kekuatan politik.
"Kalau terjadi kolaborasi di DKI, maka akan terjadi juga kolaborasi di nasional. Karena DKI dan nasional irisannya dekat," kata dia.
Meski begitu, dia mengaku partainya pun bakal memantau dinamika politik dalam beberapa waktu ke depan menjelang waktu pendaftaran calon kepala daerah di KPU.
Sejauh ini, dia pun memastikan DPW PKB DKI Jakarta masih mempersiapkan nama Anies Baswedan.
Namun jika nantinya KIM Plus itu terbentuk, dia meyakini hanya akan ada satu poros koalisi dalam Pilkada Jakarta.
"Kalau terjadi kristalisasi koalisi KIM Plus, ya satu calon. Lihat saja komposisi perolehan partai-partai di DKI," kata dia.
Jika PDIP dan PKS bersatu mengusung Anies, menurut dia, ini bisa menyulitkan Ridwan Kamil menang di Jakarta.
Namun, hal itu sulit terjadi karena adanya perbedaan gerbong secara politik maupun ideologi saat Pilkada 2017 dan Pilpres 2024.
Oleh karena itu, dia menyarankan pendukung Anies meniru cara Pro Jokowi (Projo) yang mendesak PDIP untuk mendukung Jokowi.
"Kalau ini pendukung Anies memprovokasi PDIP dengan PKS," kata Hendri.
Saat ini ada wacana terkait Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang akan mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024.
KIM Plus adalah koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda.
Di luar itu, PKB, PKS, dan NasDem disebut-sebut juga akan bergabung KIM, sehingga menjadi KIM Plus.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya masih mempertimbangkan untuk gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk pengusungan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Menurutnya pertimbangan itu bakal berdasarkan terkait kebersamaan dan kolaborasi antara para partai politik demi kebaikan Jakarta. Menurutnya kebaikan bagi Indonesia pun masih akan ditentukan dari Pilkada Jakarta.
"Indonesia membutuhkan kolaborasi, termasuk di Jakarta. Dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8).
Dia menjelaskan istilah KIM Plus itu muncul dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu. Dia pun menganggap bahwa KIM Plus itu nantinya menjadi kolaborasi semua kekuatan politik.
"Kalau terjadi kolaborasi di DKI, maka akan terjadi juga kolaborasi di nasional. Karena DKI dan nasional irisannya dekat," kata dia.
Meski begitu, dia mengaku partainya pun bakal memantau dinamika politik dalam beberapa waktu ke depan menjelang waktu pendaftaran calon kepala daerah di KPU.
Sejauh ini, dia pun memastikan DPW PKB DKI Jakarta masih mempersiapkan nama Anies Baswedan.
Namun jika nantinya KIM Plus itu terbentuk, dia meyakini hanya akan ada satu poros koalisi dalam Pilkada Jakarta.
"Kalau terjadi kristalisasi koalisi KIM Plus, ya satu calon. Lihat saja komposisi perolehan partai-partai di DKI," kata dia.
