Anies ingatkan Ganjar jangan meniru pemerintah kolonial Belanda soal IKN

id debat pertama,pemilu 2024,pilpres 2024,capres anies baswedan,ibu kota nusantara,pemindahan ibu kota,debat capres,debat c

Anies ingatkan Ganjar jangan meniru pemerintah kolonial Belanda soal IKN

Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kanan) dan Muhaimin Iskandar (kanan) bersama pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kiri) serta pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (ketiga kanan) dan Mahfud MD (kedua kiri) sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/nz.

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Indonesia jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.

"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana kepindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).

Menurutnya Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan kepindahan ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.

Dia menjelaskan, kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru menurutnya tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan.

Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahan, dia yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta, sehingga Jakarta masih tetap ada permasalahan.

Baca juga: Prabowo tekankan jangan politisasi isu pelanggaran HAM

Oleh karena itu, dia mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman.

"Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menilai pembangunan IKN hanya menyiapkan tempat untuk ASN bekerja, bukan untuk rakyat. Di sisi lain, menurutnya banyak kebutuhan rakyat yang saat ini diperlukan.

KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

Baca juga: TPD Lampung: Ganjar-Mahfud miliki komitmen berantas korupsi
Baca juga: TKD Lampung: Debat capres tingkatkan simpati masyarakat pada Prabowo


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ditanya Ganjar soal IKN, Anies: Jangan tiru kolonial Belanda