Bandarlampung (ANTARA) - Ketua DPRD Lampung fasilitasi aspirasi tiga kepala desa Kecamatan Way Jepara bersama Bali Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA),dan Perkumpulan petani pemakai air di ruang kerja Ketua DPRD Lampung. Senin (31/7).
Tiga kepala Desa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yakni, Kepala Desa Labuhan Ratu Danau Imansyah,Kepala Desa Braja Asri Darusman, Kepala Desa Sumber Marga Ahmad Rosyid.
Salah satu perwakilan Kepala Desa dari Ratu Danau imansyah menyampaikan, bahwa jalan inspeksi milik balai besar yang selama ini menjadi akses utama masyarakat 10 Desa dan 2 Kecamatan tersebut telah ditutup, padahal puluhan tahun jalan tersebut digunakan untuk mobilitas sehari-hari.
"Terkait penutupan jalan tersebut karena itu haknya balai kami terima,tetapi kami meminta agar salah satu jalan milik desa yang saat ini digunakan oleh masyarakat segera dapat diperbaiki sebagai bentuk solusi bagi masyarakat, karena jalan yang dilalui saat ini sangat tidak layak untuk dilewati mengingat telah banyak warga yang melintas dan mengalami kecelakaan," ujarnya
Menanggapi hal tersebut, salah satu perwakilan balai besar mengatakan akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat disana, menutup akses jalan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat kondisi keselamatan bagi pengendara yang dinilai beresiko kemudian memang tidak boleh digunakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan.
" Karena bendungan tersebut sangat besar jadi memiliki resiko yang besar juga, dalam waktu dekat kita akan cek dan segera berkoordinasi dengan pemkab setempat untuk duduk bersama mencari solusi " Ungkapnya
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, menegaskan bahwa pihak-pihak terkait jangan terkesan saling lempar tanggung jawab, jika memang ini untuk keselamatan bersama menjadi alasan utama penutupan akses jalan tersebut, dirinya meminta segera diberikan solusi untuk jalan alternatif yang dilalui masyarakat saat ini, agar tidak menjadi gejolak yang timbul di tengah masyarakat.
"Rakyat itu tidak mengenal ini tanggung jawab siapa, ini miliki siapa, kita harus mengerti bahasa rakyat, saya tidak ingin ada gejolak besar baru kita bertindak, jangan seperti itu, kepentingan rakyat di atas segalanya, saya minta segera ditangani secara cepat dan tepat," pungkasnya.
