Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandarlampung mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran kepada tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas dalam penangan COVID-19.
"Jadi terkait pemberitaan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) disinyalir menegur 10 kepala daerah termasuk Kota Bandarlampung karena terlambat membayar insentif nakes saya tegaskan bahwa kami kooperatif dan sudah melakukan apa yang menjadi amanat Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021," kata Wakil Wali Kota Bandarlampung, Deddy Amarullah, di Bandarlampunh, Selasa.
Ia pun menegaskan pada tahun 2021 ini dana untuk insentif nakes telah disiapkan sebesar Rp11 miliar dengan rincian Rp7 miliar yang dialokasikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rp4 miliar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A Dadi Tjokrodipo.
"Ia mengatakan bahwa dari Rp7 miliar alokasi dana yang ada di Dinkes tersebut sudah terealisasi sebesar Rp3 miliar," kata dia.
Dia pun menegaskan bahwa sisa dananya yang belum tersalurkan tersebut akan segera dicairkan ke para tenaga kesehatan setelah verifikasi dari Dinkes selesai.
Deddy pun mengatakan bahwa Pemkot Bandarlampung bukan bermaksud untuk menunda-nunda sisa pembayaran insentif nakes namun hal tersebut harus penuh dengan kehati-hatian dan basisnya pun berdasarkan aplikasi dan sesuai pendataan dari Dinkes.
"Dananya ada kami telah lakukan recofusing, ada di kas daerah tidak diganggu-gangu sebagaimnaa amanat dari PMK Nomor 17 Tahun 2020 tersebut. Kami bersifat kehati-hatian dalam penyaluran insentif ini karena basisnya adalah aplikasi dan pendataan dari dinkes karena kan besarannya berbeda-beda," kata dia.
Terkait pemyaran insentif nakes di tahun 2020, Wakil Wali Kota Bandarlampung itu pun mengatakan bahwa semuanya sudah dibayarkan.
"Tahun 2020 sudah dilakukan dan sudah selesai sekarang 2021 alokasi dana yang ada sudah dibayarkan dan sisanha segera direalisasikan,", kata dia.
